Kejar Sertifikasi Lahan, Menkeu Siap Menalangi Rp1,2 Triliun

Desi Angriani    •    Selasa, 20 Jun 2017 15:36 WIB
sertifikat tanah gratis
Kejar Sertifikasi Lahan, Menkeu Siap Menalangi Rp1,2 Triliun
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap memberikan dana talangan untuk mengebut program penerbitan 5 juta sertifikat lahan tahun ini. Pasalnya anggaran untuk mensertifikasi tanah yang masuk dalam APBN-P 2017 baru dapat dicairkan September.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, Kementerian Keuangan bersedia menambah anggaran Rp1,2 triliun untuk melaksanakan program tersebut.

"Tapi nanti supaya jalan, ditalangi dulu sama Kementerian Keuangan. Sementara ambil dananya Menkeu dulu karena dana APBN-P baru bisa keluar September enggak akan cukup waktunya karena kita harus mengejar ada beberapa tahap seperti pemetaan, pengukuran, pendataan, pengumuman serta penerbitan sertifikasi. Nanti masuk APBN-P 2017," kata Sofyan di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.

Baca: BPN Lakukan Percepatan Sertifikasi Tanah di Jakarta

Sofyan menuturkan, dari target 5 juta hektare (ha) lahan tersebut, baru 1 juta ha yang sudah disertifikasi. Sementara 3 juta ha akan diperoleh dari dana talangan sebesar Rp1,2 triliun. Menurutnya, biaya sertifikasi tanah di luar Pulau Jawa sangat mahal. Sebagai contoh, sertifikasi tanah di Papua dan Kalimantan mencapai Rp700 juta sedangkan di Jawa hanya Rp200 juta.

"Anggaran sebelumnya itu utntuk sertifikasi 800 ribu ha lahan itu sudah dilakukan, kemudian kami cari dana dari mana-mana utamanya dari APBN 2017 itu sedang kami selesaikan lagi 2 juta ha lahan ini masih terus lagi dikerjakan. Terus yang 3 juta lagi dari dana Rp1,2 triliun tersebut, memang kemarin sempat shortfall karena harga ongkos sertifikasi berbeda-beda," tuturnya.

Sofyan menambahkan, sedikitnya baru 46 juta tanah yang memiliki sertifikat dari total 126 juta bidang tanah secara nasional. Sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menargetkan 5 juta sertifkat tanah ini dan 7 juta sertifikat tanah di tahun depan.

"Pada 2025 saya harap, kawasan hutan, situ, danau, sungai itu juga tersertifikat supaya ada batas yang diketahui. Di Jakarta kita tahu dulu banyak danau yang sekarang habis diurug," tandas mantan menko perekonomian ini.

 


(AHL)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA