Ketua OJK: Masyarakat Harus Hati-Hati Beri Data Pribadi ke Industri Jasa Keuangan

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 25 Aug 2017 15:49 WIB
ojk
Ketua OJK: Masyarakat Harus Hati-Hati Beri Data Pribadi ke Industri Jasa Keuangan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Jual beli data nasabah sangat marak terjadi di kalangan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada industri jasa keuangan.

"Ya jual ‎beli, asal barang yang dijualbelikan legal boleh. Cuma kalau ilegal enggak boleh, yang punya data merasa ngasih untuk dijualbelikan enggak. Itu pertanyaannya kalau yang punya data individu enggak memberikan hak dijualbelikan, berarti enggak punya hak menjual belikan ya," ujar Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Wimboh Santoso, ditemui di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Jumat 25 Agustus 2017.

Wimboh menekankan, masyarakat harus paham ketika mengisi formulir ‎dalam industri dunia keuangan, khususnya ketika membuka buku tabungan. Karena, pada formulir tersebut ada beberapa yang mencantumkan apakah data bisa diberikan ke pihak lain atau tidak.

"Kadang-kadang orang tidak dibaca terus ditandatangani saja, tidak melihat otoritasi itu untuk sharing informasi mengenai data pribadi. Masyarakat harus paham waktu isi formulir data pribadi. Di situ ada bagian, apakah bersedia memberikan data pribadi Anda, ya kalau dicentang boleh ya boleh," bilang Wimboh.

Perbankan pun, tutur Wimboh, ‎harus transparan ketika memberi informasi ke nasabah. Jangan sampai ada yang ditutupi, sehingga nasabah bisa paham.

"Kalau memang yang bersangkutan memberikan hak kepada bank untuk sharing informasi ke pihak lain ya berarti yang bersangkutan sudah memperbolehkan, cuma kadang-kadang yang bersangkutan itu tidak sadar waktu isi formulir," tegas Wimboh.

Sebelumnya, ‎‎Ketua Himbara Kartika Wirjoatmodjo mengimbau nasabah untuk lebih berhati-hati. Pasalnya, tingkat kerahasiaan data nasabah sangat rentan. Rahasia ‎data nasabah perbankan sering jebol, dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjalankan aksi penipuan.

‎Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, PUJK dilarang memberikan informasi data nasabah kepada pihak ketiga. Tapi, aturan tersebut dikecualikan jika nasabah memberikan pernyataan setuju secara tertulis dan diwajibkan oleh undang-undang.

 


(AHL)