Penundaan Tarif Baru AS-Tiongkok Untungkan Indonesia

   •    Senin, 03 Dec 2018 08:26 WIB
as-tiongkokPerang dagang
Penundaan Tarif Baru AS-Tiongkok Untungkan Indonesia
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (kanan) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kiri) bersepakat untuk menangguhkan pemberlakuan tarif baru. (FOTO: AFP)

Buenos Aires: Setelah melalui dua jam pembicaraan dalam jamuan makan malam di forum G-20, di Buenos Aires, Argentina, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping bersepakat untuk menangguhkan pemberlakuan tarif baru dalam pusaran perang dagang antara dua negara ekonomi raksasa itu.

Berdasarkan perjanjian itu, Trump menahan rencana penaikan tarif dari 10 persen menjadi 25 persen pada awal tahun depan. Namun, beberapa komoditas asal Tiongkok senilai USD50 miliar sudah dikenai tarif 25 persen, sedangkan tarif 10 persen yang menargetkan komoditas senilai USD200 miliar tetap akan berlaku.

Di sisi lain, 'gencatan senjata' itu akan diberlakukan selama 90 hari. Gedung Putih menyebut pertemuan kedua pemimpin negara itu berakhir sukses.

"Perjanjian utama secara efektif berhasil mencegah perluasan dampak lebih lanjut dari perpecahan ekonomi antara kedua negara. Ini juga membuka ruang baru kerja sama yang saling menguntungkan," ujar Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.

Sementara itu, Trump dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan pertemuan dengan Presiden Xi sungguh luar biasa dan produktif dengan dibukanya peluang untuk AS dan Tiongkok.

Penundaan tarif itu, menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia Piter Abdullah, berdampak positif bagi Indonesia. Indonesia ialah supply chain produk-produk Tiongkok dan AS merupakan tujuan ekspor utama Indonesia.

Dengan penundaan itu, setidaknya ekspor Indonesia ke dua negara tidak lebih buruk daripada saat ini. Penundaan itu, lanjut Piter, juga menambah sentimen positif terhadap rupiah yang masih dalam tren menguat.

Di sisi lain, peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan hasil kesepakatan itu menjadi praktik tidak baik. Pasalnya negara-negara yang posisi tawarnya tidak sekuat Tiongkok nantinya akan mengikuti kemauan AS kalau harus melakukan kesepakatan bilateral dengan AS. (Media Indonesia)

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA