Legislator Sebut Holding Bukan Jalan Membenahi BUMN

Husen Miftahudin    •    Kamis, 11 Jan 2018 19:14 WIB
holding bumn
Legislator Sebut <i>Holding</i> Bukan Jalan Membenahi BUMN
Ilustrasi Gedung BUMN. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Jakarta: Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menganggap holding perusahaan pelat merah bukan jalan untuk membenahi permasalahan yang ada di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Joko Widodo menginginkan agar masalah KKN yang menjadi budaya, duplikasi antar BUMN, inefisiensi, hingga intervensi kepentingan BUMN segera dibenahi.

"Pemerintah tak perlu melanjutkan dan memaksakan kehendak pembentukan holding. Pemerintah juga diharapkan bersedia mau belajar dari kekeliruan dan kegagalan beberapa holding yang telah dibentuk," ujar Nasril di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Contohnya pembentukan holding tambang yang dianggap Nasril jauh dari harapan. Holding tambang belum mampu mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia, bahkan tak memberi pengaruh apapun pada proses divestasi.

Baca: Holding BUMN Pertambangan Digugat ke Mahkamah Agung

Di sisi lain, holding tambang juga digugat publik. Skema inbreng yang menjadikan PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah menjadi anak usaha membuat ketiga perusahaan BUMN di sektor strategis itu tak lagi menyandang status sebagai perusahaan negara.

"Ini melanggar konsep konstitusi dengan pengelolaan sektor strategis melalui anak usaha BUMN yang merupakan perseroan terbatas atau bukan BUMN yang terkekang oleh UU perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan kebijakan holding-nya," jelas Nasril.

Dia menegaskan bahwa sektor strategis harus dikelola oleh pemerintah secara langsung dan tidak boleh dititipkan pada badan usaha lain, sekalipun induk perusahaannya berbentuk Persero. Kementerian BUMN beranggapan tidak ada yang salah dari langkah holding dengan skema inbreng saham pemerintah dari satu BUMN ke BUMN yang lain.

Kondisi itu dinilai hanya menggeser investasi pemerintah dari kekayaan negara yang dipisahkan dari satu tempat ke tempat lain dimana pemilik akhirnya adalah pemerintah.

Baca: Holding Migas juga Berpeluang Digugat ke MA

Pernyataan itu langsung direspons cepat oleh Nasril. Kata dia pemahaman Kementerian BUMN sudah keliru karena konsep tersebut terlihat jelas bahwa Kementerian BUMN menilai BUMN hanya sebagai tempat investasi kekayaan negara.

Negara menentukan di mana tempat berinvestasi dan dapat dipindah kemana pun dengan pertimbangan mana yang memberikan nilai lebih besar.

"BUMN Indonesia bukan sekadar perusahaan di mana negara menaruh investasi dengan hanya orientasi keuntungan semata. Tetapi BUMN juga bertujuan mengamankan hajat hidup rakyat Indonesia," pungkasnya.

 


(AHL)