Menimbang-nimbang Nasib Kapal Sitaan

   •    Jumat, 12 Jan 2018 09:36 WIB
kapal asingpenenggelaman kapal
Menimbang-nimbang Nasib Kapal Sitaan
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Fiqman)

Jakarta: Pro dan kontra perintah penghentian penenggelaman kapal sitaan terkait dengan illegal fishing membawa ingatan saya kembali pada sebuah kegiatan makan siang dengan seorang petinggi parpol yang juga mantan menteri.

Siang itu kami berbincang tentang langkah tegas pemerintah menangkapi kapal yang mencuri ikan di laut Indonesia. Sebagai hasilnya, ratusan kapal sitaan menumpuk dan antre untuk ditenggelamkan.

Yang menarik ialah cerita sang mantan menteri bahwa dirinya pernah ditanyai seseorang petinggi juga bagaimana caranya mendapatkan kapal sitaan itu.

"Waduh kok seperti lepas dari mulut macan terus masuk ke mulut buaya kalau jadinya seperti itu," ujarnya lirih.

Tentu saja apa suasana kebatinan siang itu tidak bisa disamakan dengan kondisi saat ini di saat terjadi perbincangan hangat mengenai perlu tidaknya kebijakan penenggelaman kapal sitaan dilanjutkan.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang memerintahkan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti menghentikan kebijakan penenggelaman kapan sitaan.

Baca: Menko Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Lagi

Langkah Luhut pun mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Alasannya, agar kapal-kapal itu bisa dimanfaatkan nelayan lokal.

Menteri Susi menjawab dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta perintah pengadilan.

Dalam Pasal 69 ayat 4 UU Nomor 45 Tahun 2009 itu memang terdapat frasa yang menyatakan 'penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup'.

Namun permintaan Menko Luhut juga tidak melawan UU Perikanan sebab pada Pasal 76c ayat 5 UU itu disebutkan 'benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan'.

Yang perlu digarisbawahi dari UU itu ialah penggunaan kata 'dapat' dan bukan 'harus'. Derajat ketegasan kata 'harus' lebih tinggi daripada kata 'dapat'. Kata 'harus' lebih bersifat imperatif, sedangkan kata 'dapat' bersifat opsional.

Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan kabinet tidak menyalahkan Menteri Susi, tapi bisa memahami Menko Luhut. Ketimbang larut pada pro-kontra, Presiden meminta Menteri Susi konsentrasi ke industri pengolahan ikan, terutama yang mendorong ekspor.

Baca: Menkeu Dukung Kapal Asing Pencuri Ikan Dimanfaatkan

Satu hal yang bisa dipertimbangkan semua pihak ialah pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan kapal sitaan bisa jadi aset negara sehingga dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat.

Sebuah langkah yang patut dicoba dan bisa memupus kecurigaan bahwa kapal sitaan jatuh ke tangan yang tidak berhak atau pemburu rente. (Media Indonesia)

 


(AHL)