Transaksi Kartu Kredit Minimum Rp1 Miliar Wajib Lapor Ditjen Pajak

Suci Sedya Utami    •    Senin, 05 Feb 2018 11:33 WIB
kartu kredit
Transaksi Kartu Kredit Minimum Rp1 Miliar Wajib Lapor Ditjen Pajak
Kartu Kredit. (ANT/Rosa Panggabean).

Jakarta: Pada 2019 perbankan atau penyelenggara kartu kredit wajib melaporkan data pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan ini menggunakan ambang batas transaksi selama setahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan ambang batas (threshold) transaksi yang wajib dilaporkan yakni dengan total pembelanjaan minimum Rp1 miliar. "Wajib disampaikan hanya untuk total pembelanjaan (tagihan) paling sedikit Rp1 miliar dalam setahun," kata Hestu pada Medcom.id, Senin, 5 Februari 2018.

Hestu menyampaikan, penyampaian data kartu kredit oleh perbankan atau penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama 2018. Paling lambat, kata Hestu, data tersebut disampaikan ke DJP pada akhir April 2019.

"Disampaikan setiap tahun sesuai periode penyampaian data keuangan untuk saldo rekening per 31 Desember setiap tahunnya," ujar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan kembali payung hukum yang mengatur kewenangan Ditjen Pajak (DJP) untuk mengintip data transaksi dalam kartu kredit. Payung hukum tersebut berbentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya, kewajiban penyampaian data kartu kredit oleh perbankan atau penyelenggara kartu kredit kepada DJP. Dalam beleid PMK tersebut mewajibkan perbankan atau lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit untuk melaporkan setiap data transaksinya kepada DJP.

Setidaknya, terdapat 23 bank atau lembaga keuangan yang wajib lapor, di antaranya yakni Pan Indonesia Bank Ltd Tbk, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank MNC Internasional, Bank ICBC Indonesia, serta Bank Maybank Indonesia.

Kemudian ada juga Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank OCBC NISP, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sinarmas, Bank UOB Indonesia, Standard Chartered Bank, The Hongkong & Shanghai Banking Corp, Bank QNB Indonesia, Citibank, dan AEON Credit Services.

Data transaksi kartu kredit tersebut paling sedikit memuat informasi terkait nama bank, nomor rekening kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama pemilik kartu, alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK)/nomor paspor pemilik kartu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan, tanggal transaksi, rincian transaksi, nilai transaksi, dan pagu kredit.

 


(SAW)


Bedah Editorial MI: Membendung Efek Turki

Bedah Editorial MI: Membendung Efek Turki

7 hours Ago

Perlambatan ekonomi Turki sebagai akibat terjerembapnya lira, mata uang mereka, hingga lebih da…

BERITA LAINNYA