Pentingnya PKB dalam Hubungan Industrial

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 07 Feb 2018 10:59 WIB
berita kemenaker
Pentingnya PKB dalam Hubungan Industrial
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri (Foto:Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menegaskan bahwa keberadaan serikat pekerja/serikat buruh bisa menjadi media dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Salah satunya, dengan membuat kesepakatan perjanjian kerja bersama (PKB) antara pekerja dan perusahaan.
 
“Pemerintah mendorong agar serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan menyusun PKB yang disepakati antara pekerja dan pengusaha. Penandatanganan PKB merupakan momentum penting untuk membangun hubungan industrial yang kondusif," kata Hanif, saat menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2018 antara PT Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Serikat Pekerja PT Bank Negara Indonesia di Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.
 
Melalui serikat pekerja juga dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi pekerja, mendirikan koperasi pekerja, dan sebagainya.
 
Menaker melansir data World Bank yang menyebutkan tingkat kepuasan pekerja terhadap pekerjaannya di perusahaan yang memiliki PKB, mencapai 96 persen. Artinya, keberadaan PKB sangat baik bagi perusahaan dan pekerja.
 
Data di Kemenaker menyebutkan, pada 2016 jumlah perusahaan yang memiliki PKB mencapai 13.371 perusahaan. Pada  2017, jumlah tersebut naik menjadi 13.624.
 
Lantas, bagaimana cara membangun serikat pekerja yang baik? Menurut Hanif, waktu yang paling bagus membangun serikat adalah saat sedang tidak terjadi konflik antara pekerja dan perusahaan. Alasannya, serikat pekerja yang muncul pada saat konflik terkesan hanya memberikan perlawanan terhadap perusahaan. Sebaliknya, saat perusahaan tidak ada masalah harus diinisiasi membentuk serikat pekerja guna mengakomodir kepentingan pekerja dan pengusaha.
 
Pada dasarnya, mendirikan serikat pekerja merupakan hak setiap pekerja. Namun berkaca pada pengalaman, ujar Hanif, semakin sedikit jumlah serikat pekerja di sebuah perusahaan, maka makin kuat dalam melakukan negosiasi dengan perusahaan.
 
Hanif juga mengimbau supaya perusahaan menyiapkan skema transformasi untuk menghadapi perubahan industri sebagai dampak teknologi digital. Jika skema transformasi sudah jelas, maka perusahaan memiliki antisipasi, sehingga bisa memperlakukan pekerja sesuai perubahan teknologi yang ada. 

Selain itu, harus ada komunikasi yang baik antara pengusaha dengan pekerja untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menghadapi dampak teknologi digital.
  
Sementara itu, Direktur Utama BNI Achmad Baiquni menjelaskan, tuntutan persaingan semakin luas, tidak hanya datang dari industri perbankan saja, tapi juga dari luar.  

"BNI sudah melakukan transformasi digital banking. Yang paling penting adalah human capital transformation, sehingga para pekerja akan siap menghadapi perubahan teknologi," kata Baiquni.
 
Kesepakatan yang tertuang dalam PKB tersebut memiliki arti penting karena akan menyukseskan apa yang akan dihadapi BNI ke depannya. "Antara unsur pimpinan dan pekerja bisa bersama sama meningkatkan produktivitas dengan cara memaksimalkan keselarasan antara pekerja dengan strategi perusahaan. Salah satu caranya, dengan melakukan dialog antara manajemen dengan pekerja secara periodik," ucap Baiquni.


(ROS)