Toni EB Subari Ditunjuk jadi Ketua Umum Asbisindo

Angga Bratadharma    •    Kamis, 06 Sep 2018 15:49 WIB
perbankan syariah
Toni EB Subari Ditunjuk jadi Ketua Umum Asbisindo
Toni EB Subari (tengah) terpilih menjadi Ketua Umum Asbisindo periode 2018-2021 (Foto: Bank Syariah Mandiri)

Jakarta: Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) Toni EB Subari ditunjuk sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Toni EB Subari menggantikan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Asbisindo Moch Hadi yang juga menjabat sebagai Direktur Utama BRI Syariah.

Penetapan Toni EB Subari sebagai Ketua Umum Asbisindo periode 2018-2021 dilakukan secara mufakat oleh pengurus wilayah yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asbisindo ke-7 di Jakarta. Munas Asbisindo juga sekaligus menetapkan Komisaris Utama Mandiri Syariah Mulya E Siregar sebagai Ketua Badan Pengawas Asbisindo.

"Ini amanah buat kami. Kami lebih memfasilitasi dan memperjuangkan bank syariah bersama-sama," kata Toni EB Subari, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.

Asbisindo adalah wadah perkumpulan bank syariah se-Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang beranggotakan 13 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).



Melalui organisasi ini para bankir bersinergi dan berdiskusi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi bank syariah. Sinergi yang telah berjalan di antaranya program sosialisasi bersama yang dikoordinasikan oleh OJK melalui iB Vaganza, sindikasi syariah, sertifikasi profesi, dan lain sebagainya.

Di bawah kepengurusan Asbisindo periode 2015-2018, beberapa program yang telah dijalankan adalah proses sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai-pegawai anggota Asbisindo, di mana pada 2018 sudah ada sekitar 1.000 pegawai yang mengikuti sertifikasi manajemen risiko memberikan kontribusi pemikiran kepada OJK.

Adapun kontribusi tersebut bentuk Forum Group Discussion (FGD) tentang produk dan layanan perbankan syariah, pemberian bantuan bencana alam di Lombok, meminta fatwa tentang produk, dan layanan perbankan syariah kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan saat ini.

 


(ABD)