Biaya Isi Ulang Uang Elektronik Diatur

YLKI Sebut Masyarakat Harusnya Diberikan Insentif

Angga Bratadharma    •    Jumat, 22 Sep 2017 16:02 WIB
perbankantransaksi non tunaiemoney
YLKI Sebut Masyarakat Harusnya Diberikan Insentif
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi (Antara/Rosa Panggabean)

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut seharusnya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi masyarakat karena sudah membantu menjalankan program cash less society terkait Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Bukan sebaliknya, memberikan insentif bagi industri perbankan dan operator penerbit uang elektronik.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengkritisi kebijakan BI yang menerbitkan aturan mengenai biaya isi ulang uang elektronik. Menurutnya, kebijakan yang diterbitkan itu terbalik dan justru memberikan disentif bagi masyarakat bukan ke perbankan atau operator penerbit uang elektronik. Hal semacam ini cukup disayangkan oleh YLKI.

"Kebijakan BI ini terbalik. Yang diberikan insentif itu harusnya konsumen. Ini malah terbalik yang diberikan insentif adalah operator dan perbankan. Padahal selama ini gerakan nontunai sudah dibantu masyarakat dan memudahkan perbankan dan BI dalam mengatur uang di Indonesia," kata Tulus, dalam sebuah program di MetroTV, Jumat 22 September 2017.

Namun demikian, ia tidak menampik, aturan yang dikeluarkan BI terkait pengaturan biaya isi ulang uang elektronik bisa menurunkan biaya yang diterapkan perbankan atau operator yang signifikan sekarang ini. Meski Tulus tetap berharap BI bisa memberikan insentif bagi masyarakat dengan menggratiskan biaya isi ulang uang elektronik.

"Aturan itu bisa memudahkan penurunan biaya isi ulang uang elektronik. Tapi, seharusnya masyarakat diberikan insentif. Misalnya jalan tol maka dengan nontunai masyarakat membantu karena memang menyediakan miliaran rupiah untuk uang kembalian itu menyulitkan. Dengan nontunai akan menguntungkan dan harusnya tarif tol bisa turun," tuturnya.

Lebih lanjut, tambah Tulus, seharusnya BI tidak mewajibkan perbankan mematuhi aturan yang sudah dikeluarkan. Apalagi, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sempat menyatakan siap menggratiskan biaya isi ulang uang elektronik. Jika Himbara dibiarkan melakukan hal itu maka Tulus menilai bisa menciptakan persaingan sehat.

"Harusnya BI tidak mewajibkan pihak bank seperti Himbara kan sudah menggratiskan (biaya isi ulang uang elektronik). Kalau ada yang menggratiskan dibiarkan saja agar kompetitif dengan bank lain. Jadi jangan dipaksakan," tegasnya.

 


(ABD)