Serikat Pekerja BUMN Bantah Tudingan Monopoli Ketua HIPMI

   •    Rabu, 13 Sep 2017 21:43 WIB
bumnproyek strategis nasional
Serikat Pekerja BUMN Bantah Tudingan Monopoli Ketua HIPMI
Menteri BUMN Rini Soemarno memantau pengerjaan ruas jalan tol Palembang-Indralaya, salah satu proyek strategis nasional. (Foto: MI?Dwi Apriani).

Metrotvnews.com, Jakarta: Sinergi BUMN Institue, lembaga kajian dari 37 serikat pekerja di lingkungan perusahaan BUMN membantah tudingan monopoli kepada perusahaan pelat merah dalam proyek strategis nasional.

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menilai, konteks monopoli tidak diukur dengan pembatasan angka besar dan kecil dalam proyek nasional, namun pada konsep umum sebuah pekerjaan dari hulu sampai dengan hilir.

"Saat ini, dalam pengerjaan proyek nasional, tidak benar BUMN memonopoli produksi semua komponen. Peran serta swasta sangat terbuka untuk ikut dalam mengerjakan sebagian pekerjaan atas sebuah proyek nasional," kata Yunus dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 13 September 2017.

(Baca juga: Pembangunan Proyek Strategis Wajib Mulai Dikerjakan Sebelum 2019)

Menurutnya, proyek strategis nasional dilaksanakan untuk kepentingan nasional sehingga wajar bila dikerjakan oleh perusahaan BUMN. Terlebih dalam Pasal 33 UUD 1945, latar belakang pendirian BUMN adalah untuk penguasaan cabang-cabang produksi dan menguasai hajat hidup orang banyak. 

"BUMN adalah kepanjangan tangan negara, penguatan BUMN melalui pengerjaan proyek strategis nasional adalah bentuk kedaulatan negara. Bangsa Indonesia lahir dengan konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang mengedepankan kesejahteraan kolektif, tidak individualistik dan tidak liberal," tegasnya.

Di sisi lain, peran serta swasta memang perlu diatur agar semangat mengedepankan kesejahteraan kolektif melalui BUMN tetap terjaga sehingga terhindar dari pengaruh neoliberal yang cenderung melemahkan peran negara.

(Baca juga: Bappenas Alokasikan Rp269,1 Triliun untuk 10 Program Prioritas dan Asian Games)

Sementara bila menyerahkan sistem perekonomian pada pasar, otomatis perusahaan hanya akan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan individu/kelompok. Hal ini yang Yunus bilang akan memperluas ketimpangan/kesenjangan sosial.

"Oleh karena itu, kami menolak pandangan dari Ketua HIPMI terhadap peran BUMN yang diangap memonopoli dalam berbagai proyek nasional. Hal tersebut semata-mata untuk kepentingan nasional, memperpendek kesenjangan dan menjaga konsep negara kesejahteraan yang dirumuskan oleh founding leaders dari pengaruh neoliberalis," pungkas Yunus.

Sebelumnya, Ketua Umum HIPMI Bahlil Dahalia menghangatkan diskursus tentang monopoli BUMN dalam proyek strategis nasional. Ia menuding BUMN melakukan praktik monopoli sehingga menghambat partisipasi swasta dalam kegiatan pembangunan nasional.




(HUS)