Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menemukan adanya 184 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) atau money changer yang tidak memiliki izin operasi. Selain itu ke-184 money changer ini belum mengajukan perizinan kepada bank sentral.
Padahal, BI telah memberikan kesempatan bagi money changer untuk menurus perizinan paling lambat 7 April 2017. Aturan mengenai kewajiban Kupva BB untuk memiliki izin tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V Panggabean mengatakan, dari 184 money changer tak berizin itu sebanyak 95 pelaku di antaranya telah ditertibkan. Sedangkan ada 71 money changer yang telah menghentikan layanan, serta 18 pelaku money changer telah mengajukan izin ke BI.
"BI telah melakukan penertiban tahap pertama pada 10 sampai dengan 13 April 2017 di wilayah kerja BI kantor pusat yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Kpw Sumatera Utara, Kpw Pematang Siantar, dan Kpw Bali," ujarnya di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.
Dari 95 money changer tak berizin, dirinya menambahkan, 47 pelaku usaha money changer ada di Provinsi Bali. Selanjutnya ada 36 pelaku usaha money changer di Jakarta dan Bogor, serta ada delapan dari Pematang Siantar dan empat dari Sumatera Utara.
"Pelaku usaha yang ditertibkan berbentuk money changer, toko emas, pengusaha tour & travel, maupun pengusaha lainnya seperti toko elektronik. 95 pelaku telah ditempeli stiker penertiban sampai dengan pihak berwenang dimaksud mengajukan izin ke BI," jelas dia.
Adapun pelanggaran yang paling banyak ditemui oleh BI pada penertiban tahap pertama di antaranya adalah pemasangan tanda izin KUPVA palsu, penjualan izin KC oleh KUPVA berizin, kantor cabang tanpa izin BI dan tidak dipasangi identitas dan logo KUPVA.
"Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan tanpa izin akan diproses sesuai ketentuan berlaku. Pihak-pihak yang telah dipasangi stiker penertiban di lokasi usaha dilarang keras merusak, melepas, atau memindahkan stiker dimaksud dengan ancaman pidana sesuai pasal 232 KUHP," pungkasnya.
(ABD)
Bank Indonesia (BI) menyatakan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan lambat meski stabilitas sistem keuangan berjalan sta…
Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Lhokseumawe, Provinsi Aceh, memberikan edukasi tentang rupiah kepada para guru yang ada di …
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan tingkat suku bunga …
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) atau BRI menyebut Bank Indonesia (BI) masih memiliki peluang untuk penurunan suku bu…
Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan penyelesaian transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal (local currency…
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo meraih penghargaan Governor of the Year se-Asia Pasifik Timur.
Pemerintah secara efektif akan memberlakukan kebijakan elektronifikasi terhadap pembiayaan di seluruh ruas tol per 31 Oktober 2017…
Bank Indonesia (BI) terus melakukan sejumlah upaya agar mata uang rupiah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesi…
Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara (Malut) mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya kerajinan tenun, salah s…
Bank Indonesia (BI) menyatakan akan segera menerbitkan peraturan untuk alat pembayaran nontunai bersifat closed-loop.
Menggunakan krim pada malam secara teratur akan membuat kulit wajah terjaga elastisitas dan kesegara…
Sarapan dapat meningkatkan kinerja otak, memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dan membantu menu…
Kehadiran taksi daring dengan tarif lebih murah dibandingkan dengan taksi konvensional berpotensi menimbulkan monopoli jasa taksi.
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta merespons permintaan para pengusaha mengenai peningkatan kualitas pelayanan perizinan sehingga dunia …
Industri batu bata lokal produksi warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, terancam bangkrut karena kalah bersaing dengan…
Rektor Universitas YARSI Prof. Susi Endrini mengatakan saat ini generasi milenial menghadapi peluang lapangan kerja yang semakin t…
KEADAAN ekonomi seseorang dari yang baik-baik saja, bisa tiba-tiba berubah menjadi buruk, begitu pun sebaliknya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan izin beroperasinya 10 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah).
Wika melalui anak usahanya dan PT ITDC melakukan pemasangan tiang pancang pembangunan hotel Pullman di kawasan ekonomi khusus Mand…
10 lembaga keuangan melakukan PKS dengan Dukcapil Kemendagri untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan KT…
Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun 2017 menghambat kompetisi u…
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku tengah melakukan melakukan proses maintenance terkait adanya produk baru T…
Dana persiapan acara tahunan IMF-World Bank 2018 di Bali mencapai Rp810 miliar yang berasal dar…
