BI Tertibkan 95 Money Changer Tidak Berizin

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menemukan adanya 184 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (Kupva BB) atau money changer yang tidak memiliki izin operasi. Selain itu ke-184 money changer ini belum mengajukan perizinan kepada bank sentral.

Padahal, BI telah memberikan kesempatan bagi money changer untuk menurus perizinan paling lambat 7 April 2017. Aturan mengenai kewajiban Kupva BB untuk memiliki izin tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eny V Panggabean mengatakan, dari 184 money changer tak berizin itu sebanyak 95 pelaku di antaranya telah ditertibkan. Sedangkan ada 71 money changer yang telah menghentikan layanan, serta 18 pelaku money changer telah mengajukan izin ke BI.

"BI telah melakukan penertiban tahap pertama pada 10 sampai dengan 13 April 2017 di wilayah kerja BI kantor pusat yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Kpw Sumatera Utara, Kpw Pematang Siantar, dan Kpw Bali," ujarnya di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.



Dari 95 money changer tak berizin, dirinya menambahkan, 47 pelaku usaha money changer ada di Provinsi Bali. Selanjutnya ada 36 pelaku usaha money changer di Jakarta dan Bogor, serta ada delapan dari Pematang Siantar dan empat dari Sumatera Utara.

"Pelaku usaha yang ditertibkan berbentuk money changer, toko emas, pengusaha tour & travel, maupun pengusaha lainnya seperti toko elektronik. 95 pelaku telah ditempeli stiker penertiban sampai dengan pihak berwenang dimaksud mengajukan izin ke BI," jelas dia.

Adapun pelanggaran yang paling banyak ditemui oleh BI pada penertiban tahap pertama di antaranya adalah pemasangan tanda izin KUPVA palsu, penjualan izin KC oleh KUPVA berizin, kantor cabang tanpa izin BI dan tidak dipasangi identitas dan logo KUPVA.

"Pihak yang terbukti melakukan pemalsuan tanpa izin akan diproses sesuai ketentuan berlaku. Pihak-pihak yang telah dipasangi stiker penertiban di lokasi usaha dilarang keras merusak, melepas, atau memindahkan stiker dimaksud dengan ancaman pidana sesuai pasal 232 KUHP," pungkasnya.

 


(ABD)