Pemerintah-DPR Cari Kesepahaman soal Holding BUMN

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 21 Apr 2017 19:00 WIB
holding bumn
Pemerintah-DPR Cari Kesepahaman soal <i>Holding</i> BUMN
Ilustrasi Gedung BUMN. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Sleman: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan pembentukan enam holding BUMN sejauh ini masih dalam tahap komunikasi baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan perlu ada kesepahaman antara eksekutif dan legislatif terkait pembentukan keenam holding BUMN tersebut.

Sebab, menurutnya, holding BUMN tidak hanya ditujukan untuk memperbesar BUMN secara buku atau aset, melainkan memperbesar BUMN dari segi skala dan lingkup dalam beroperasi.

"Ini proses komunikasi. Musti dijalankan, diharapkan suatu saat bisa terjadi kesepakatan," kata Edwin saat ditemui di lingkungan Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta, Jumat 21 April 2017.

Baca: Anggota DPR Nilai Pembentukan Holding BUMN Belum Mendesak

Kendati demikian, Edwin membantah bahwasannya antara legislatif dan eksekutif belum terjalin kesepahaman mengenai pembentukan holding BUMN ini.

Ia berdalih, pembicaraan dengan legislatif itu dilakukan untuk mencari cara agar fungsi dari holding BUMN sebagai agen pembangunan itu berjalan.

"Secara prinsip, pemerintah dan DPR sama-sama mau BUMN yang efektif menjalankan fungsinya sebagai korporasi dan agen pembangunan. Mengenai cara? Itu bisa dibicarakan," ucap dia.

Selain dengan DPR, lanjut Edwin, pemerintah juga terus menyosialisasikannya kepada seluruh stakeholder yakni pemerintah, parlemen, dan masyarakat.

"Tidak ada, cuma kesepahaman saja. Dengan semua stakeholder yaitu pemerintah, parlemen dan masyarakat," pungkas dia.

 


(AHL)