HKI Sesali Kebijakan Libur Pilkada yang Terkesan Mendadak

Kautsar Widya Prabowo    •    Kamis, 28 Jun 2018 20:23 WIB
pilkada
HKI Sesali Kebijakan Libur Pilkada yang Terkesan Mendadak
Pilkada Serentak. ANT/M Adimaja.

Jakarta: Himpunan Kawasan Industri (HKI) meminta pemerintah dalam membuat keputusan libur nasional, terutama libur Pilkada yang jatuh pada 27 Juni, tidak terkesan mendadak. Hal tersebut menggangu keseimbangan industrial ketenagakerjaan.

Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menjelaskan dampak pemberitahuan tersebut, menyulitkan pengaturan mesin yang akan digunakan dalam menyimpang produktivitas sektor industri. Pasalnya untuk mengatur mesin dilakukan jauh-jauh hari.

"Kalau ini jadi agenda nasional, penyampainya jangan mendesak, jadi susah mesin-mesin segala macam itu pengaturnya lebih awal," ujarnya di Gedung Gren Melia, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.  

Ia menambahkan dampak atas kebijakan tersebut disisi pemanfaatan, perlunya untuk melakukan perencanaan agar dapat mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk pengiriman produk-produk guna ekspor.

"Ujung-ujungnya bayar hitungan lembur, meski itu jalan keluar tapi ada extra cost disitu," tambahnya.

Selain itu, untuk laporan kerugian hingga saat ini pihaknya belum menerima, tapi sejauh ini pihaknya tetap mendukung keputusan pemerintah, agar memberikan kesempatan setiap orang berdemokrasi.

"Nanti kalau tidak libur dipikir tidak memberikan kesempatan para pihak yang mempunya hak pilih, karena keterbatasan waktu," imbuhnya.

Namun pihaknya mengusulkan alangkah baiknya jika libur pilkada tersebut digabungkan dengan libur Pemilihan Umum Presiden Indonesia yang jatuh pada 17 April 2019. Sehingga libur karyawan tidak terlalu berdampak buruk.

"Hitung-hitungan satu kali dalam lima tahun khusus untuk pemilih yang demokratis, saya pikir worth itu lah untuk satu negara yang terbesar," tutupnya.


(SAW)