Kemenaker akan Rebranding BLK

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 30 Jan 2018 17:04 WIB
berita kemenaker
Kemenaker akan <i>Rebranding</i> BLK
Kementerian Tenaga Kerja menggelar Rakornas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018 (Foto:Gervin Nathaniel Purba)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menegaskan pentingnya melakukan rebranding (pembaruan) Balai Latihan Kerja (BLK). Selama ini, BLK dinilai dipandang sebelah mata oleh masyarakat.

“Pelatihan kerja dianggap second kelas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Ia menceritakan selama ini, BLK selalu menjadi pilihan terakhir jika seseorang gagal masuk ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan akses dan mutu pelatihan yang dimiliki oleh BLK dinilai kurang oleh masyarakat.

"Bahkan, BLK bagus atau pun lembaga pelatihan kerja yang bagus pun masyarkat masih enggak yakin. Inginnya sarjana. Padahal, sarjana menganggur juga bertambah terus setiap tahun,” kata Hanif.

Oleh sebab itu Hanif bertekad ingin me-rebranding BLK dengan memperbaiki kualitas pelatihan kerja sesuai kebutuhan industri. Ia belajar pengalaman ini dari Jerman yang selalu me-rebranding balai pelatihan tenaga kerja.

"Rebranding begitu, tapi faktanya juga harus benar. Fakta dan image harus dekat. Pelatihan kerja harus diperbaiki. Tunjukkan ini bagusnya,” ucap Hanif.


Evaluasi LPKS

Selain rebranding BLK, Hanif juga ingin Kemenaker mengevaluasi sejauh mana Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) berkontribusi dalam melakukan pelatihan kerja. Hal ini untuk mengetahui apakah tenaga kerja hasil pelatihan dari LPKS sesuai kebutuhan industri atau tidak.

"LPKS ada sekitar 8.000-an, yang aktif 2.000-an. Enggak tahu benar-benar aktif, apakah produknya berkualitas sesuai kebutuhan pasar atau tidak,” tuturnya.

Berdasarkan perhitungannya, LPKS mampu mencetak 300 ribu tenaga kerja per tahun, pemerintah sekitar 275 ribu tenaga kerja per tahun, dan industri sekitar 20 ribu tenaga kerja per tahun.


(ROS)