Wapres: 2045, RI Wajib Tambah Produksi Pangan 3% per Tahun

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 08 Mar 2018 11:25 WIB
panganketahanan pangan
Wapres: 2045, RI Wajib Tambah Produksi Pangan 3% per Tahun
Wakil Presiden Jusuf Kalla. (FOTO: Medcom.id/Suci Sedya)

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia akan menuju usia 100 tahun pada 2045. Untuk menuju usia tersebut Indonesia harus meningkatkan produksi pangan yakni sebesar tiga persen per tahun.

JK -sapaan akrab dirinya- mengatakan, pada usia 100 tahun, jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sebanyak 100 juta menjadi 350 juta orang. Jumlah penduduk yang bertambah harus diimbangi dengan kapasitas pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

"Pada saat 2045 jumlah penduduk naik 350 juta, artinya kebutuhan pangan pun terus menerus naik. Maka mau tidak mau harus bertambah tiga persen per tahun dengan perhitungan produksinya," kata JK dalam acara Jakarta Food Security Summit-4, di JCC Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Maret 2018.

Dia menyebutkan rata-rata kebutuhan pangan terutama beras per orang di Indonesia yakni 100 kg per tahun angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang sebesar 80 kilogram (kg) dan Jepang sebesar 60 kg.

JK mengungkapkan penambahan kapasitas pangan pun tak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi di antaranya yakni lahan dan perubahan iklim.

Politikus Golkar ini mengatakan lahan menjadi kendala perekonomian. Di sisi pertanian, urbanisasi telah membuat lahan tanam makin mengecil. Namun dia takjub dengan India yang berhasil meningkatkan produktivitas pangan tanpa menambah lahan. Bahkan, peningkatan tersebut bisa diekspor, salah satunya yakni ke Indonesia.

"Banjir panas juga tentu mempengaruhi hasil pertanian. Hal ini juga menjadi penyulut tren harga pertanian selalu naik," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menugaskan Kementerian Pertanian agar mencari cara untuk meningkatkan produksi serta memegang teguh prinsip swasembada pangan.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

4 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA