Bantuan Pangan Non-tunai Diperluas ke 24 Kabupaten/Kota

Eko Nordiansyah    •    Selasa, 20 Mar 2018 14:42 WIB
bansos
Bantuan Pangan Non-tunai Diperluas ke 24 Kabupaten/Kota
Gerai e-Warong. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan memperluas penerimaan bantuan pangan non-tunai (BPNT) di 24 kabupaten/kota. Saat ini penyaluran BPNT baru ada di 42 kabupaten/kota.

"Itu (perluasan BPNT) sesuai dengan kajian yang kita lakukan. 24 kabupaten/kota yang kita anggap sudah siap melakukan bantuan pangan non-tunai," kata Menteri Koordinator (Menko) PMK Puan Maharani di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Maret 2018.

Dirinya menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk penyaluran BPNT di antaranya Banda Aceh, Solok, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Tanjung Pinang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesiapan infrastruktur penyaluran BPNT di daerah-daerah tersebut.

Salah satu syarat yang harus ada adalah keberadaan warung-warung yang bisa menjadi agen e-warong dari Himpunan Bank Negara (Himbara). Menurut Puan, satu e-warong harus bisa melayani 250 keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada di wilayah tersebut.

"Kesiapan e-warong yang ada di daerah tersebut. Rasionya satu warung harus bisa melayani 250 KPM. Setelah kami survei, Banda Aceh, Solok dan lain-lain merupakan daerah yang siap mempersiapkan e-warongnya. Warung ini warung di masyarakat yang bekerjasama dengan agen di bank," jelas dia.

Lebih lanjut, Puan menyebut setiap KPM akan menerima senilai Rp110 ribu per bulannya. Jumlah tersebut bisa ditukar untuk beras dan telur, namun minyak dan gula mulai saat ini tidak bisa dilayani dalam penyaluran BPNT oleh pemerintah.

"Kita harus lihat dulu daerahnya siap atau tidak, agen penyalurnya, Himbaranya siap atau tidak. Kita harus menyamakan persepsi dulu bahwa kita siap dan kita nyatakan siap, tapi kita harus lihat dulu kesiapan di daerah juga," pungkasnya.

 


(AHL)