9 Agenda Tripartit Bidang Ketenagakerjaan

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 26 Jan 2018 18:58 WIB
berita kemenaker
9 Agenda Tripartit Bidang Ketenagakerjaan
Peserta sidang LKS Tripnas usai sidang pleno pertama. Foto: dok Kemenaker

Jakarta: Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) menggelar sidang pleno pertama tahun ini. Sidang yang dihadiri perwakilan dari unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha ini berhasil menyepakati dan menetapkan sembilan agenda kerja di bidang ketenagakerjaan.

Unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha akan bersama-sama membahas kesembilan agenda kerja selama satu tahun ke depan.

"Saya mengapresiasi kinerja LKS Tripnas selama 2017 telah menggelar 26 kali rapat badan pekerja, tiga kali sidang pleno, dan menghasilkan 26 pokok-pokok pikiran. Agenda kerja LKS Tripnas akan dilanjutkan dan terus diperkuat pada tahun ini," kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat memimpin sidang pleno LKS Tripnas di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat 26 Januari 2018.


Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri. Foto: dok Kemenaker


LKS Tripnas adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh di Indonesia.
 
Hanif mengatakan penetapan agenda kerja tahun 2018 sebagai acuan kinerja selama satu tahun ke depan dan meneruskan beberapa agenda yang belum selesai pada 2017.
 
"Agenda LKS Tripnas 2018 harus ditetapkan sebagai acuan atau pedoman bagi kinerja anggota LKS Tripnas untuk melaksanakan rapat badan pekerja maupun sidang pleno LKS Tripnas," ujar Hanif.
 
Sembilan agenda kerja LKS Tripnas bidang ketenagakerjaan, yakni:
 
1. Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Penyusunan jadwal agenda kerja rapat badan pekerja LKS Tripnas ke-1 tahun 2018
3. Dampak digitalisasi terhadap sektor ketenagakerjaan
4. Perlindungan kerja bagi pekerja/buruh di sektor maritim
5. Penyusunan pedoman tata tertib mekanisme pengaduan kasus ketenagakerjaan ke forum internasional (ILO)
6. Pembahasan isu-isu aktual
7. Pembahasan tindak lanjut MoU Pengawasan antara Menaker dan Kapolri
8. Konsolidasi LKS Tripartit Nasional dengan LKS Tripartit Provinsi
9. Rapat pleno
 
Hanif menambahkan agenda yang ditetapkan harus disesuaikan dengan waktu dan kemampuan anggota LKS Tripnas. Hal ini bertujuan agar masukan yang diberikan benar-benar komprehensif dan dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan.
 
"Kami mengajak dan mengingatkan kepada unsur pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pengusaha APINDO agar terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun ketenagakerjaan Indonesia ke arah yang lebih baik," ucapnya.
 
Para anggota Tripartit harus berkomitmen memberdayakan lembaga, membangun komunikasi, konsultasi, dan musyawarah, sehingga menjadi ujung tombak dalam pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian permasalahan di bidang ketenagakerjaan.


(TRK)