Persepsi Negatif Sistem Pajak Mempengaruhi Penerimaan Amnesti Pajak

Fathia Nurul Haq    •    Minggu, 27 Nov 2016 21:22 WIB
tax amnesty
Persepsi Negatif Sistem Pajak Mempengaruhi Penerimaan Amnesti Pajak
Amnesti Pajak ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dari jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT sebanyak lebih dari 22 juta, baru 461.798 WP yang mengikuti amnesti pajak. Artinya, amnesti pajak baru diikuti oleh dua persen WP wajib SPT per 25 November 2016.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pajak Yustinus Prastowo menuturkan hal itu sedikit banyak dipengaruhi persepsi yang menurun tentang sistem pajak yang akuntabel, sebagai imbas tertangkapnya pejabat pajak yang menerima suap pada beberapa waktu lalu.

"Saya kira itu juga akan mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem pajak yang akuntabel," ujar Yustinus melalui pesan singkat kepada Media Indonesia, Minggu (27/11/2016).

Namun, Yustinus mengatakan faktor persepsi bukan satu-satunya yang mendasari surutnya animo masyarakat ikut amnesti.

Baca : Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Kelompok Ini Tetap Bisa Perbaiki SPT

"Sebenarnya potensi masih banyak, baik dari sisi dana yang bisa direpatriasi, maupun calon peserta. Sayang memang kita seakan hilang momentum dan agak terlambat fokus," ujar dia.

Faktor lain yang perlu disoroti ialah sosialisasi pajak yang tidak sekencang di periode pertama serta kondisi perpolitikan juga banyak memengaruhi surutnya animo ini. Akibatnya, Yustinus memprediksi hanya ada tambahan Rp20 triliun dari tebusan yang akan masuk ke kas negara.

Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menyarankan agar pemerintah saat ini lebih fokus pada kuantitas peserta wajib pajak, bukan hanya jumlah tebusan yang mengalir masuk saja.

"Target periode kedua saat ini dan periode ketiga nanti harusnya fokus kepada jumlah wajib pajak. Tidak lagi fokus kepada jumlah uang tebusan dan repatriasi seperti pada periode pertama yang lalu. Mengingat tujuan utama tax amnesty pada dasarnya adalah kepatuhan jangka panjang melalui penguatan basis data wajib pajak," kata Darussalam secara terpisah.

Gencarnya sosialisasi pada periode pertama juga harus didorong, bukan hanya oleh pejabat pajak melainkan juga Presiden dan jajaran pemerintahan di daerah.

"Presiden dan segenap para pembantunya serta pimpinan pemerintah daerah (gubernur dan bupati/walikota) harus bersama-sama ikut melakukan sosialisasi, demikian juga asosiasi profesi dan industri dilibatkan juga utk sosialisasi bersama tokoh masyarakat," lanjut Darussalam.

Senada dengan Darussalam, Yustinus menambahkan agar kasus penyelewengan wewenang oleh pejabat pajak harus dapat diminimalisir, agar dampak buruknya ke masyarakat juga bisa dimitigasi.


 


(SAW)