Dwelling Time Harus di Bawah Tiga Hari

Andhika Prasetyo    •    Minggu, 18 Sep 2016 20:19 WIB
dwelling time
<i>Dwelling Time</i> Harus di Bawah Tiga Hari
illustrasi dwelling time. Terbit/mohhamad irfan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi menjelaskan bahwa waktu tunggu pelayanan kapal dan barang atau dwelling time di pelabuhan-pelabuhan utama Tanah Air masih tergolong lambat bahkan memicu kemarahan Presiden Joko Widodo.

Budi menyebutkan pelabuhan yang memiliki dwelling time tercepat hanya di Tanjung Priok, dengan waktu 3,2 hari. Adapun, pelabuhan besar lainnya seperti di Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar masih membutuhkan waktu hingga lima hari bahkan lebih.

“Kita sudah tahu, di Tanjung Priok 3,5 hari, sementara yang lain masih ada yang lima hari. Kami targetkan semuanya bisa menjadi dua hari,” ujar Budi saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Minggu (18/9/2016).

Untuk implementasinya, Budi mengatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membentuk sebuah tim yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan satu koordinator untuk menangani waktu bongkar muat. Koordinator tersebut nantinya akan menjadi wasit untuk menentukan siapa yang akan mempunyai peran dan apa yang harus dilakukan.

“Hal ini kami akan bahas Selasa (20/9) dalam forum yang lebih besar lagi. Dimana nanti akan ada Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator, baik bidang Perekonomian dan Kemaritiman,” papar Budi.

Budi mengatakan jika satu importir mengirimkan barang secara berulang dan telah memiliki reputasi yang baik maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan setiap kali datang.

“Sehingga ada efisiensi yang bisa dilakukan,” ungkapnya.

Pemerintah juga akan menerapkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok untuk diterapkan di tiga pelabuhan utama lainnya.

“Di Tanjung Priok sudah cukup baik sistem operasionalnya. Itu akan kita contoh diterapkan di pelabuhan lain,” jelas Budi.

Budi menargetkan dwelling time harus bisa ditekan setidaknya dalam kurun waktu satu bulan.

“Kalau memang selama ini masalahnya hanya terjadi karena kesalahaan pengelolaan, seharusnya bisa diupayakan," tambah dia.

Namun, jika memang kendala lain datang dari ketidakmampuan operasional seperti kurangnya alat dan mesin, imbuh Budi, hal itu masih dapat ditolerir.

“Hanya saja, operator pelabuhan harus mengemukakan alasan dengan jujur. Alasan mereka mengapa sampai tidak mampu itu harus jelas. Selama ini kan seolah-olah ada satu pelabuhan yang berbohong. Mereka punya empat crane tapi mengaku hanya punya satu. Alasan mereka rusak. itu kita harus klarifikasi, sekarang kita tidak tahu dan hanya dapat informasi dari berita saja,” tegas Budi.

Pemerintah memberikan toleransi terhadap pelabuhan yang memang kekurangan alat yang laik karena untuk menyediakan alat seperti crane itu membutuhkan waktu hingga enam bulan hingga satu tahun.


(SAW)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA