UU PPh Sudah Cukup Jerat Google untuk Bayar Pajak

Husen Miftahudin    •    Selasa, 20 Sep 2016 21:04 WIB
google
UU PPh Sudah Cukup Jerat Google untuk Bayar Pajak
Google. AFP PHOTO/EVA HAMBACH.

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan tak perlu aturan khusus untuk menjerat Google untuk membayar pajak. Undang Undang Pajak Penghasilan (PPh) sudah cukup membuat Google membayar pajak di indonesia.

Menurut Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Wahju K Tumakaka, DJP berhak memajaki pendapatan yang berasal dari Indonesia. Sementara Google yang mendapatkan penghasilan dari pemasangan iklan di Indonesia, seharusnya membayar pajak dengan terlebih dahulu menetapkan Google Indonesia sebagai Badan Usaha Tetap (BUT).

"UU PPh pasal 5 sudah ada. Jadi tidak perlu (peraturan tambahan), Undang Undang sudah ada," tegas Wahju di kantor pusat DJP, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (20/9/2016).

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak BUT adalah penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia.

Ditjen Pajak tengah mengupayakan Google Asia Pacific Pte Ltd yang berlokasi di Singapura membentuk Google Indonesia sebagai BUT, bukan sebagai kantor perwakilan. Tujuannya, agar penghasilan yang diterima Google dari pemasangan iklan di Indonesia dapat dikenakan pajaknya.

"Yang di-BUT-kan itu yang Indonesia. Jadi kalau kita ada urusan pajak sama Google Asia Pacific, ya Google Indonesia mewakili. Setiap negara punya treatment dan UU-nya sendiri," tegas Wahju.

Selain itu, dia memandang bahwa Ditjen Pajak tidak perlu melakukan investigasi untuk menghitung potensi pajak dari pendapatan Google di Indonesia. 

"Tidak perlu investigasi. Dipahami situasinya, konsekuensinya ada. Kalau tidak mau, nolak Undang-Undangnya, (mau) bilang apa," pungkas Wahju.

Sebelumnya, beberapa pihak memandang Ditjen Pajak harus membuat aturan pajak khusus untuk menarik pajak dari Google. Aturan pajak khusus itu salah satunya tentang BUT agar taat terhadap perpajakan di Indonesia.



(SAW)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA