Dikejar Investor, Pemerintah Urus Pemindahan Status Lahan Danau Toba

Annisa ayu artanti    •    Selasa, 20 Sep 2016 20:43 WIB
kemenko maritim
Dikejar Investor, Pemerintah Urus Pemindahan Status Lahan Danau Toba
Danau Toba. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, lantaran dikejar para pengembang wilayah wisata Danau Toba, pemerintah segera akan memindahkan status masalah pertanahan disana.

Usai Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) tadi Luhut menjelaskan, permasalahan yang dibahas dalam rapat tersebut terkait dengan pertanahan yakni pemindahan status tanah dari pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Tadi kita masalah tanahnya, apa pemindahan statusnya, surat dari gubernur ke KLHK investornya yang desak kita, kapan kita bisa mulai," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (20/9/2016).

Luhut menceritakan, para pengembang atau investor tersebut terus mendesak pemerintah dengan menanyakan kapan design awal dari otoritas didapatkannya. Jika design awalnya sudah ada, pengembang akan memetakan tahapan selanjutnya.

"Kapan design awal dari otoritas itu didapat. Kita sedang berbuat, siapa yang mau kerjakan dalam badan itu. Misalnya untuk air dan listrik," sebut dia.

Mantan Menkopolhukam ini menyampaikan, wisata Danau Toba akan dibuat seperti Nusa Dua, Bali. Proyeksinya, Danau Toba juga akan memiliki resort dan Convention Centre. Jadi tidak hanya Bali saja yang memiliki fasilitas tersebut.

"Jadi enggak hanya Bali saja. Bisa pindah ke Toba atau Labuan Bajo," ucap Luhut.

Sejauh ini, Luhut menambahkan sudah ada enam investor yang berminat untuk mengembangkan wilayah wisata yang berada di provinsi Sumatera Utara tersebut. Keenam investor itu berasal dari Indonesia. Ia pun merasa investor lokal itu sudah cukup bisa mengembangkan wilayah tersebut.

"Ada. Orang kaya Indonesia enam orang. Asing tidak perlu," ujar dia.

Saat ini, setelah legalitas dan segala jenis permasalahan selesai, pemerintah akan mencari waktu untuk seremonial groundbreaking.



(SAW)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA