Komunikasi, akan jadi Kunci Lukita Kembali Bangkitkan Ekonomi Batam

Anwar Sadat Guna    •    Rabu, 18 Oct 2017 19:14 WIB
bp batam
Komunikasi, akan jadi Kunci Lukita Kembali Bangkitkan Ekonomi Batam
Illustrasi (MI/Hendri Kremer).

Metrotvnews.com, Batam: Beberapa permasalahan perlu segera diselesaikan Lukita Dinarsyah Tuwo begitu dilantik sebagai kepala BP Batam, Kamis, 19 Oktober 2017. Di antaranya sinergi dengan stakeholders, mengevaluasi semua kebijakan BP Batam serta  mempersiapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam sesuai harapan pemerintah pusat. 

Demikian diungkapkan pengamat ekonomi Batam, M Gita Indrawan kepada Metrotvnews.com, Rabu 18 Oktober 2017.  Namun, persoalan nonteknis harus menjadi perhatian pemerintah.

"Saya melihatnya, masalah yang perlu segera ditangani yakni masalah nonteknis, karena Kepala BP Batam selama ini kurang komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders di Batam," ungkap Gita.

Stakeholders tersebut, kata Gita, tidak hanya Pemkot Batam, DPRD Batam, pimpinan lembaga/instansi lain, dan unsur muspida, tetapi juga pelaku usaha, tokoh masyarakat, agama, dan perguruan tinggi. 

"Karena kurang komunikasi dengan stakeholders, akhirnya yang terjadi tidak ada harmonisasi untuk membangun Batam," ungkapnya.

Padahal, menurut Gita, jika pola komunikasi Kepala BP Batam dan para deputinya berjalan baik dengan para stakeholders, tentu berbagai permasalahan dapat diatasi. Misalnya, tumpang tindih kewenangan dengan Pemkot Batam, iklim investasi, dan perekonomian Batam yang sedang lesu.

Di semester pertama 2017, ekonomi Batam hanya tumbuh 1,52 persen. Angka ini terendah sepanjang berdirinya BP Batam yang dahulu bernama Otorita Batam. Padahal pada 2014 lalu, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mampu tumbuh sekira 6 persen.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian serius Lukita, sambung Gita, adalah kebijakan pimpinan BP yang mendapatkan resistensi dari masyarakat, terutama pelaku usaha. Ada beberapa kebijakan BP Batam yang dinilai tidak berpihak pada dunia usaha dan investasi.

"Kenapa mendapat resistensi, karena kebijakan tersebut dinilai tak mendukung iklim investasi di Batam. Seharusnya, bila ada kebijakan harusnya disosialisasikan dulu dengan masyarakat atau pelaku usaha agar ada kepastian dalam berinvestasi di Batam," jelasnya.

Gita menyatakan, kebijakan-kebijakan BP Batam yang dinilai tidak pro pada dunia usaha di Batam harus dievaluasi. Jika terdapat kekurangan, kata dia, minimal disempurnakan sehingga tidak memulai dari nol lagi. 

"Kebijakan-kebijakan itu, di antaranya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam No 10 tahun 2017 yang banyak menuai polemik di masyarakat," tegasaya. 

Hal lain yang tak kalah penting adalah, tambah Gita, Kepala BP Batam yang baru perlu mempersiapkan penerapan KEK di kawasan Rempang-Galang, Batam. Dengan waktu transisi selama dua tahun, dari sistem FTZ ke KEK, Lukita dinilai mampu menyusun berbagai persiapan untuk menuju ke arah tersebut. 

"Dua tahun saya rasa cukup untuk mengawal pelaksanaan menuju KEK. Agar Batam bisa kompetitif lagi, tidak semakin tertinggal dengan kawasan yang sama di Asia Tenggara," ujarnya. 

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk, mengakui, ada tiga hal yang perlu dibenahi Lukita Dinarsyah Tuwo begitu menjabat kepala BP Batam.

Pertama, kata Jadi, adalah koordinasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Batam. Baik dengan Pemkot Batam, DPRD Batam, FKPD, pimpinan lembaga/instansi, termasuk dengan asosiasi pengusaha di Batam. 

Kedua, rekturisasi organisasi di internal BP Batam. Selama ini banyak pejabat di direktorat BP Batam yang  tak mampu bekerja dengan baik. 

"Kami melihat, ada beberapa pejabat di direktorat BP Batam yang tak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Dan juga fungsi kehumasan yang tidak berjalan efektif. Komunikasi kehumasan hanya satu arah, sehingga apa yang menjadi masukan kami tidak mendapat respons langsung dari atas (pimpinan BP Batam," jelasnya.

Ketiga, tambah Jadi, yakni mengevaluasi semua kebijakan di era Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro. Kebijakan BP Batam selama ini, kata Jadi, banyak menuai polemik di tengah masyarakat. Terlebih di tengah kondisi ekonomi Batam yang sedang terpuruk seperti sekarang ini.

"Jika ketiga persoalan ini dapat dibenahi dengan baik Pak Lukita, kami yakni kondisi perekonomian Batam dapat bergairah lagi. Iklim usaha dan investasi akan semakin kondusif. Saya yakin, di tangan Pak Lukita, ekonomi Batam dapat tumbuh hingga lima persen," tutur dia.

Taba Iskandar, anggota Tim Teknis Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (DKPBPB) Batam mengakui, kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan pimpinan BP Batam era Hatanto termasuk yang akan dievaluasi oleh Lukita Dinarsyah. 

"Perka-Perka BP Batam yang dinilai menghambat investasi dan tidak pro dunia usaha akan dievakuasi oleh Pak Lukita. Kami di Tim Teknis DKPBPB Batam terus memantau perkembangan di Batam. Termasuk perekonomiannya yang lesu saat ini," kata Taba.

Selain menjabat sebagai Sekretaris Menteri Perekonomian (Sesmenko), Lukita Dinarsyah juga menjabat sebagai Ketua Tim DKPBPB Batam. 

"Selama hampir dua tahun kepemimpinan Hatanto, Pak Lukita terus mengikuti perkembangan Batam. Jadi saya rasa, Pak Lukita sudah punya gambaran apa-apa yang menjadi prioritas untuk segera dikerjakan saat menjabat sebagai Kepala BP Batam," pungkasnya.





(SAW)


Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

Perang Dagang AS-Tiongkok Tidak Pengaruhi Ekspor Indonesia

14 hours Ago

Perang dagang yang kini tengah berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok secara langs…

BERITA LAINNYA