Implementasi GPN

Januari 2018 Kartu Debit Berlogo Garuda Merah Siap Dibagikan

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 06 Dec 2017 19:27 WIB
transaksi non tunai
Januari 2018 Kartu Debit Berlogo Garuda Merah Siap Dibagikan
Ketua Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Maryono (paling kanan). (FOTO: dokumentasi BTN)

Jakarta: Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia (BI).

Ketua Himbara Maryono mengatakan bank-bank BUMN telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah. Rencananya, awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada para nasabah.

"Saya kira Himbara sudah siap mengimplementasikan GPN. Kita terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena perubahan logo akan disesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara," tutur dia, di sela menghadiri FGD BI dengan tema "Transaksi Zaman Now, Bye Bye Tunai", dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 Desember 2017.

Menurut Maryono, meski tarif transaksi hanya dikenakan satu persen dari sebelumnya 2-3 persen, namun hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank.

"Dengan adanya penurunan tarif ini, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan," ujarnya.




Direktur BTN Adi Setianto menambahkan implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan data saat ini, 85 persen transaksi di Tanah Air masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi nontunai masih dikisaran 10 persen.

"Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat nontunai," paparnya.

Menurut Adi, implementasi GNNT perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.

Kemudian, perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.

"Model transaksi nontunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional," ungkapnya.

Baca: Sri Mulyani Bisa Rekam Data Pajak Lewat Gerbang Pembayaran Nasional

Cashless Payments

Lebih lanjut, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal dari serangan hacker yang memiliki tujuan jahat. Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.

"Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran nontunai dari nonbank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia," tutur Adi.

Selain itu, kesuksesan sistem cashless payments juga turut dipengaruhi oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten. Kondisi saat ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program smart city dimulai dari pembayaran pajak via online hingga pemanfaatan prepaid card untuk pembayaran jasa transportasi umum.

"Untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan sistem cashless payments sudah sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa sehingga turut membantu perkembangan ekonominya," tegasnya.


(AHL)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA