Akan Gantikan Buruh

Menaker Rayu Perusahaan tak Cepat Gunakan Mesin Produksi

   •    Minggu, 12 Nov 2017 19:08 WIB
tenaga kerjaupahkemenaker
Menaker Rayu Perusahaan tak Cepat Gunakan Mesin Produksi
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. (FOTO: ANTARA/AKBAR NUGROHO GUMAY)

Jakarta: Kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan maka buruh hendaknya bersyukur yang memiliki sistem yang memberi kepastian kepada buruh bahwa upahnya pasti naik dan kesejahteraan meningkat setiap tahun.

Menaker Hanif Dhakiri mengatakan tantangan lain dari kemajuan teknologi adalah penggunaan mesin produksi yang dapat menggantikan pekerja hingga 4.000 pada satu unit mesin.

Hanif mengatakan dirinya sedang merayu sejumlah perusahaan agar jangan cepat-cepat menggunakan mesin tersebut karena akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja massal.

Para pengusaha sudah mengingatkan bahwa jika menggunakan mesin lebih efisien, tidak ada keluhan, tidak ada demo dan faktor-faktor kemanusiaaan lainnya Dalam kondisi demikian, Hanif mengingatkan pekerja/buruh untuk mensyukuri kenaikan upah yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang memberi kepastian upah buruh naik setiap tahun.

Di sisi lain, PP tersebut juga memberi kepastian kepada pengusaha atas besaran biaya pengupahan (labour cost) yang harus mereka siapkan setiap tahun. Kepastian tersebut memberi ketenangan berusaha dan meminimalkan pemutusan hubungan kerja.

"Kondisi ini harus kita syukuri bersama," ujar Hanif, di acara BPJS Ketenagakerjaan Futsal Challenge (BFC) 2017 di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu 12 November 2017.

Kekurangan lain dari sistem pengupahan tersebut bisa ditutupi dengan memberi kemudahan dan fasilitas lain kepada buruh, seperti perlindungan dari risiko kerja, seperti jaminan kecelakaan, kematian, hari tua dan jaminan pensiun dengan segala kemudahannya seperti diskon belanja dan kepemilikan rumah dengan bunga rendah.

Dia mengimbau semua pengusaha untuk menyertakan pekerjanya dalam BPJS Ketenagakerjaan karena sifatnya wajib dan diatur dalam peraturan perundangan.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto pada kesempatan yang sama menyatakan pihaknya juga mengajak pengusaha online untuk menyertakan pekerjanya dalam jaminan sosial. Terakhir BPJS-TK melakukan sosialisasi program jaminan sosial kepada 4.000 pelaju Go-Jek sebagai lanjutan program sebelumnya di Jakarta Timur.

 


(AHL)