Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Roadmap Cukai Rokok

Rizkie Fauzian    •    Kamis, 08 Mar 2018 10:45 WIB
cukai tembakau
Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan <i>Roadmap</i> Cukai Rokok
Ilustrasi. (Foto: Antara/Andika Wahyu).

Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau sudah diterapkan per 1 Januari 2018. Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah menyederhanakan layer tarif cukai rokok secara bertahap sampai 2021.

Adapun dari 2018-2021, tarif cukai rokok disederhanakan setiap tahun berturut-turut menjadi 10, 8, 6, dan terakhir lima layer pada 2021. Pada 2017 lalu, tarif cukai rokok mencapai 12 layer. Sejumlah pengamat ekonomi meminta kepada pemerintah untuk konsisten menjalankan beleid tersebut.

"Dengan adanya penyederhanaan layer itu, para pelaku usaha akan merasakan kemudahan. Tentu ini nantinya akan berpengaruh kepada optimalisasi penerimaan cukai itu sendiri," kata pakar ekonomi, Aviliani, kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 7 Maret 2018.

Aviliani juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. "Jangan ada perubahan ketika peraturan sudah disepakati bersama antara pemerintah dan pelaku usaha," tambahnya.

Peneliti Lembaga Demografi UI Abdillah Ahsan menambahkan simplifikasi cukai rokok patut diapresiasi karena akan membuat kebijakan cukai lebih efektif.

"Penyederhanaan sistem cukai akan meningkatkan keefektifan kebijakan cukai dalam pengendalian konsumsi rokok dan meningkatkan penerimaan negara," kata Abdillah beberapa waktu lalu.

Penyederhanaan tarif cukai rokok juga akan mengurangi tingkat kecurangan pembayaran cukai yang dilakukan para pelaku industri. Selama ini, struktur tarif cukai yang rumit menghasilkan tingkat ketidakpatuhan lebih tinggi.

Berdasarkan hasil survei Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang cukai rokok ilegal pada beberapa tahun lalu menunjukkan adanya ketidakpatuhan industri rokok terhadap pelekatan cukai rokok yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disebabkan jumlah layer yang berjumlah 12 layer.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018, pemerintah menargetkan penerimaan bea cukai sebesar Rp194,1 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp155 triliun atau sekitar 80,1 persen di antaranya berasal dari cukai. Adapun target penerimaan dari cukai produk hasil tembakau sebanyak Rp148 triliun.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

6 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA