Pemerintah Perjuangkan Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta

Ade Hapsari Lestarini    •    Jumat, 08 Jun 2018 11:44 WIB
hak ciptabea cukai
Pemerintah Perjuangkan Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta
Direktur Merek DJKI Kemenkumham Fathlurahman (paling kiri). (FOTO: dok DJBC)

Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berencana melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memuluskan penerapan perekaman atau recordial.

Menurut Direktur Merek DJKI Kemenkumham Fathlurahman, recordial tidak menjadi kewajiban bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

"Pemerintah memang terus berupaya menghadirkan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Recordial ini sudah bagus bagi pemegang merek dalam negeri. Maka kita dorong pemegang HKI untuk daftar. Ini langkah baik untuk mendorong daya saing produk kita. Nanti akan kami lakukan MoU dengan DJBC. Setiap hari kami terima 300 pendaftaran merek dan untuk HKI sekitar 20-an," kata Fathlurahman, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Jumat, 8 Juni 2018.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Selanjutnya diatur pelaksanaan teknisnya melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 40/PMK.04/2018 berisi tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Sementara Ketua Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Justisiari P Kusumah mengatakan MIAP sangat mengapresiasi dikeluarkannya peraturan yang memberikan alternatif perlindungan bagi pemilik merek khususnya dan masyarakat konsumen pada umumnya. 

"Melalui peraturan baru ini diharapkan dapat digunakan oleh pemilik merek sebagai upaya untuk menanggulangi peredaran produk palsu/ilegal/bajakan yang ada di Indonesia," kata Justisiari.

 Kepala Seksi Intelijen Larangan Pembatasan dan Kejahatan Lintas Negara DJBC Khoirul Hadziq menambahkan, setelah proses recordial, pihaknya akan melakukan pengecekan apakah barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan ciri-ciri produk yang telah direkam oleh pemegang HKI atau tidak. Bila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pencegahan.

Dalam hal ini, pencegahan yang dilakukan oleh DJBC dengan skema ex officio scheme yakni berdasarkan kewenangan jabatan pejabat bea cukai hanya berlaku pada hak merek dan hak cipta. Sementara HKI lainnya melalu skema Judicial sebagai tindak lanjut dari delik aduan.

"Bea cukai hanya ex officio hanya di merek dan hak cipta. Kemudian, di lima yang lain (paten dan paten sederhana, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan indikasi georgrafis) kita bisa tapi dengan judicial scheme, atas dasar perintah pengadilan untuk melakukan pencegahan," jelas Khoirul.

Saat ini, lanjut Khoirul, DJBC dilibatkan dalam pembahasan Peraturan MA terkait dengan proses pencegahan di lapangan. "Nanti ada Hakim bersertifikat merek yang akan hadir di lapangan saat kita lakukan pencegahan. Jadi seperti sidang kilat," katanya.

 


(AHL)