Indonesia Antisipasi Masuknya Produk Perikanan Tiongkok

Kautsar Widya Prabowo    •    Rabu, 11 Jul 2018 22:32 WIB
perikanan
Indonesia Antisipasi Masuknya Produk Perikanan Tiongkok
Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Dok:ANT.

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan pemerintah harus mengantisipasi celah-celah masuknya barang Tiongkok yang akan diekspor ke Amerika Serikat (AS) melalui Indonesia. Hal tersebut menyusul semakin memanasnya perdagangan AS dan Tiongkok.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menjelaskan Indonesia memiliki potensi menjadi lokasi transhipment atau proses barang yang diangkut dari tempat asal tidak langsung dikirim ke tujuan, disaat perang dagang, sehingga hal ini harus secepatnya diantisipasi.

"Jangan sampai banyak produk luar masuk lewat Indonesia, nama kita dipakai untuk ekspor. Nah ini yang harus dijaga," ujarnya usai melakukan Rapat Koordinasi di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Ia menambahakan, kejadian Indonesia menjadi transhipment sempat terjadi pada 2004, ketika AS menerapkan biaya masuk anti dumping (BMAD) terhadap Tiongkok dan Vietnam.

"Pernah AS menerapkan BMAD ke produk udang Tiongkok dan Vietnam, banyak pengusaha sana bekerjasama dengan pengusaha kita, bikin dokumen untuk memasukkan barang Tiongkok," imbuhnya.

Sehingga pihaknya akan segera memberikan edukasi terhadap para pengusaha agar lebih baik membangun industri di dalam negeri, ketimbang mecoreng nama Indonesia. "Saya akan sosialiasi ke pengusaha, sebaiknya kita bangun industri kita, bukan mengambil dari tempat lain untuk dijual atas nama kita," imbuhnya.

Sementara itu, baru-baru ini negara Paman Sam telah meningkatkan perang dagang dengan Tiongkok. AS mengancam segera memberlakukan tarif baru untuk barang-barang Tiongkok senilai USD200 miliar paling cepat pada September, dan hal ini memicu kemarahan di Beijing.

Melansir dari AFP, Rabu, 11 Juli 2018, ancaman terbaru dalam konflik perdagangan antara dua negara dengan ekonomi teratas di dunia terjadi hanya beberapa hari setelah tarif 'saling balas' sebesar USD34 miliar mulai berlaku.


(SAW)