Metrotvnews.com, Jakarta: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan berbagai program strategis yang dimiliki dalam rencana kerja pemerintah harus mendukung pengembangan industrialisasi perikanan di Tanah Air.
"KNTI menilai bahwa RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018, tidak menapaki jalan menuju Industrialisasi Perikanan Indonesia," kata Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata dikutip dari Antara, Minggu 16 Juli 2017.
Padahal, Marthin mengingatkan Peta Jalan Industrialisasi Perikanan telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No.7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
Marthin menambahkan beberapa program strategis untuk membangun industri perikanan seperti revitalisasi galangan kapal nasional, dan upaya Pemberdayaan koperasi nelayan tidak diusulkan pemerintah dalam RKP 2018.
Selain itu, ujar dia, dari berbagai program nasional yang diusulkan, titik berat dari arah kebijakan kelautan dan perikanan nasional masih tidak jauh berubah dari kebijakan sebelumnya yaitu untuk mendorong tingkat produksi.
"Hal ini terlihat dari program prioritas mengenai peningkatan produksi pangan yang mendorong produksi ikan 17,3 juta ton," ungkapnya.
Ia berpendapat produksi ikan yang dipatok mencapai 17,3 juta ton per tahun tidak realistis mengingat berbagai permasalahan pada pengelolaan perikanan, seperti terkait masalah alih alat tangkap, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang dinilai telah melebihi kapasitas dan serta pemberdayaan nelayan seperti pengelolaan usaha perikanan berbasis koperasi dan akses terhadap permodalan.
Sebelumnya, KNTI juga menilai bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang membuka data sistem pengawasan kapal perikanan tanpa ada pembatasan, yang ketat, mengancam industrialisasi perikanan.
Hal tersebut, menurut KNTI, karena dengan dibukanya akses bebas terbuka terhadap data pergerakan kapal akan menyulitkan pengelolaan perikanan dengan pembatasan akses kapal terhadap sumber daya perikanan yang dinilai memiliki potensi tinggi tersebut.
KNTI mengingatkan bahwa negara-negara maju hingga hari ini masih membatasi pembukaan data sistem pengawasan kapal perikanan (vessel monitoring system) namun dapat diakses untuk kepentingan tertentu.
Kepentingan tertentu termasuk digunakan untuk pengelolaan perikanan, penegakan hukum, ilmu pengetahuan, dan untuk pengembangan, penerapan, perubahan dan/atau upaya pemantauan konservasi dan pengelolaan perikanan dengan ketentuan hukum yang tepat.
Untuk itu, KNTI menyatakan, KKP seharusnya bisa melakukan hal-hal yang lebih strategis dan mendesak seperti melaksanakan Instruksi Presiden No. 7/2016 tentang Industrialiasai Perikanan dan Perpres No. 3/2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, utamanya persoalan terkait ribuan nelayan seperti alih alat tangkap yang dianggap merusak lingkungan.
(SAW)
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan akan membangun sebuah bak penampung air untuk tempa…
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meminta Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Pangkalpinang memb…
Bali meraup devisa USD150,15 juta dari pengapalan ikan tuna dalam bentuk segar dan beku ke pasaran luar negeri selama 2017.
Bali mengekspor hasil perikanan dan kelautan sebesar USD326,57 juta selama 2017, meningkat USD104,04 juta atau 46,76 persen.…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pendataan terhadap kapal-kapal nelayan yang bersedia meninggalkan alat t…
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sebanyak 229 kapal nelayan di Tegal, Jawa Tengah (Jateng), telah meninggalkan ca…
Surplus ikan di timur tidak memberikan manfaat kepada stakeholders perikanan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan subsidi harga ikan kepada warga miskin selama 2018 sebagai bagian dari kampanye gemar mak…
Nelayan, ujarnya, hanya memikirkan cara mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara bantuan yang diharapkan seharusny…
ANNI yang melakukan pertemuan terbuka dengan Presiden Jokowi mendapatkan 'angin segar' bahwa waktu untuk penggunaan alat t…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Maag merupakan gejala penyakit yang menyerang lambung akibat luka atau peradangan.
GOTF Phase I ini Garuda Indonesia menargetkan penjualan sebesar 180 miliar, 2 juta pengunjung web dan 50 ribu downloader baru.…
Criteo yang merupakan Perusahaan teknologi pemasaran niaga, menjelaskan hasil penemuan terbaru terkait tingginya kategori mainan s…
Kerja sama di bidang pariwisata akan memainkan peranan penting dalam meningkatkan hubungan Indonesia dan Jepang.
Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengimbau pemerintah meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Meksiko.
Perilaku masyarakat dalam bertransaksi elektronik atau e-commerce lebih banyak menggunakan aplikasi ketimbang media komputer…
Sebab, aset negara ini ditujukan untuk kemakmuran masyarakat.
Nilai ekspor karet Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat naik signifikan hingga 79,99 persen pada 2017 yaitu mencapai USD233 juta.
Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sepekan ini kembali melaksanakan operasi pasar khusus beras untuk menjaga kestabilan harga p…
Peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong bank melaksanakan kegiatan structured product khususnya call spread option di pasar…
Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh mengajak Pemerintah Provinsi Aceh, kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan bersinergi d…
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita melepas pengiriman beras dari Jawa Timur ke de…