Dukung Perekonomian

Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Ramah Lingkungan

Angga Bratadharma    •    Rabu, 10 May 2017 07:02 WIB
reklamasi teluk jakarta
Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Ramah Lingkungan
Salah satu pulau reklamasi di Teluk Jakarta (Foto Antara/Andika Wahyu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pakar Reklamasi Sawarendro meyakini reklamasi di pantai utara Jakarta tidak akan merusak lingkungan. Adapun langkah itu diharapkan pula memberi efek positif terhadap pergerakan ekonomi di kawasan tersebut dan nantinya berkontribusi bagi perekonomian secara nasional.

"Tujuan reklamasi di sana salah satunya justru untuk merevitalisasi kawasan Teluk Jakarta yang saat ini tercemar," jelas Sawarendro, dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Menurut Sawarendro, teknologi saat ini sudah semakin canggih. Ekologi dan reklamasi bukan lagi hal yang terpisah. "Saat ini, dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat maka reklamasi bisa membantu untuk mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik," tegas Sawarendro.

Pemerintah, kata Sawarendro, memahami bahwa reklamasi bukan hanya merupakan pekerjaan keteknikan, namun juga berdimensi ekologi, sosial, dan ekonomi yang harus menjadi perhatian bersama. "Karena itu, ada aturan-aturan yang ketat dalam melaksanakan reklamasi," jelasnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mangatakan, dalam melaksanakan reklamasi Pantai Utara Jakarta Pemprov DKI melakukan pengendalian bertahap. "Tujuannya, untuk menghindarkan dan meminimalkan potensi dampaknya terhadap lingkungan," ujar Tuty.

Sebelum memperoleh izin pelaksanaan reklamasi, tambah Tuty, pengembang harus melalui beberapa tahapan. "Progresnya selalu kita cek. Jika kriteria persyaratan tertentu telah dipenuhi baru diberikan izin berikutnya. Ini dilakukan secara bertahap," jelas Tuty Kusumawati.

Menurut Tuty, ada sejumlah kajian yang harus ditempuh sebelum pelaksanaan proyek. Untuk memperoleh izin lingkungan, misalnya, perlu dilaksanakan kajian amdal di setiap pulau reklamasi.

"Sementara, untuk memperoleh izin membangun prasarana reklamasi secara spesifik wajib dilakukan kajian hidrodinamika, dampak perubahan iklim, banjir, dan kajian teknis lainnya," ungkap Tuty.


(ABD)