Data Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintahan Jokowi

Ilham wibowo    •    Rabu, 02 Jan 2019 18:16 WIB
jokowiekonomi indonesia
Data Jadi Tolak Ukur Kinerja Pemerintahan Jokowi
Illustrasi. Dok : AFP.

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai telah menunjukkan kinerja positif di bidang ekonomi. Indikator keberhasilan bisa dibuktikan dari data resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS). 

"Datanya jelas dan bisa diakses siapa saja, asal jangan dipelintir. Semua itu bisa kita buktikan. Ada banyak keberhasilan yang saya catat," papar Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta di kantornya, Jakarta, Rabu, 2 Januari 2019. 

Data yang disampaikan oleh Arif antara Iain kenaikan harga yang relatif terjaga. Inflasi bisa ditekan pada kisaran tiga persen yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti. 

Selain itu, pada Maret 2018, tingkat kemiskinan tercatat sebagai yang terendah sepanjang masa, yaitu 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena makin banyak yang bekerja. 

"Kehidupan warga pun kian terjamin dengan mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat yang dijamin negara. 

"Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau. Pendidikan warga juga semakin baik dengan tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun," paparnya.  

Dari sisi pemerataan, lanjut Arif, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang. 

Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang. 

"Bahkan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM Satu Harga," ujarnya.  

Selain itu, Arif mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi membuktikan pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. 

"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," katanya, menjelaskan. 

Dalam rangka mendukung perekonomian rakyat, Presiden Jokowi juga merealisasikan kebijakan reforma agraria. Dengan demikian, kata Arif, rakyat memiliki akses terhadap aset, yaitu berupa lahan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini akan membantu rakyat semakin berdava. 

"Akses pembiayaan juga terus didorong, misalnya melalui kredit usaha rakyat dengan suku bunga yang rendah, yaitu tujuh persen," ujarnya. 

Begitu juga dukungan untuk membangun perdesaan, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada 2018 dianggarkan sebesar Rp60 triliun, dan akan ditingkatkan menjadi Rp73 triliun pada 2019. 





(SAW)


PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

PPN Avtur Indonesia Sudah Kompetitif

2 days Ago

Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…

BERITA LAINNYA