Asing Bisa Menguasai Pulau di Indonesia

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 11 Jan 2017 18:51 WIB
pulau kecil
Asing Bisa Menguasai Pulau di Indonesia
Gugusan pulau terluar indonesia. ANTARA FOTO/Ampelsa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tak melarang orang-orang kaya bahkan pihak asing untuk menguasai pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia.

Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menegaskan, yang perlu digarisbawahi yakni penguasaan bukan berarti memiliki secara penuh. Sofyan mengatakan, pemerintah pun telah membatasi bahwa kepemilikan penguasaan asing atau individu tak boleh melebihi 70 persen dari luas pulau tersebut.

"Kalau ada orang kaya, punya banyak duit mau punya pulau pribadi, tidak masalah, selama diatur. Disewakan dengan harga mahal tidak apa, kan malah memberi manfaat," kata Sofyan saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).

baca : KKP Atur Pengolahan Pulau-Pulau Kecil

Lagi pula, Sofyan mengatakan, tidak benar kalau pemerintah menjual pulau-pulau, sebagaimana yang marak ditulis di berbagai situs online. Dia menegaskan kepemilikan pulau itu tetap oleh negara.

"Bukan pulaunya yang dijual, pulau itu tetap milik publik, tapi tanahnya bisa dikelola. Bisa izin Hak Guna Bangunan 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun, izin hak pakai. Yang penting diatur penataannya, sehingga bukan seolah-olah milik mereka," ujar dia.

Dia menjelaskan, ada Peraturan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pada Bab IV, Pasal 9 ayat (2) menyebut, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota, dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut.
b. Sisa paling sedikit 30 persen luas pulau kecil yang ada dikuasai langsung oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik atau kepentingan masyarakat.
c. Harus mengalokasikan 30 persen dari luas pulau untuk kawasan lindung.

"Pulau, misalnya, yang luas lahannya 100 hektare (ha) dikuasai 100 persen itu tidak benar. Maksimal 70 persen penguasannya, dan harus ada ruang tebuka hijau untuk publik atau konservasi," tutur mantan Menko Perekonomian ini.

Dia mencontohkan, Pulau Nipa yang berbatasan dengan Singapura nyaris  tenggelam akibat pengerukan pasir dan dijual untuk kepentingan reklamasi. Akhirnya pemerintah turun tangan mereklamasi kembali pulau tersebut, dan beruntung selamat atau tidak jadi tenggelam.

"Kalau pulau di perbatasan hilang, maka batas laut kita dengan negara lain akan terganggu. Jadi ini pentingnya ada area publik dan kawasan lindung di setiap pulau," jelas dia.


 


(SAW)