Kadin: BUMN Seharusnya Jalankan Usaha Perintis

Suci Sedya Utami    •    Sabtu, 07 Oct 2017 11:00 WIB
bumn
Kadin: BUMN Seharusnya Jalankan Usaha Perintis
Perwakilan Kadin Indonesia Krisnaraga Syarfuan (paling kiri). (Foto: MTVN/Suci Sedya)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan ?ndustri (Kadin) Indonesia menilai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyerobot bisnis swasta sehingga membuat swasta sulit untuk berkembang.

Perwakilan Kadin Indonesia Krisnaraga Syarfuan dalam acara diskusi bertema monopoli BUMN mengatakan seharusnya perusahaan-perusahaan pelat merah berfungsi untuk membangun bisnis perintis.

"Tugas pentingnya BUMN harus jalankan usaha perintis yang belum digarap swasta," kata Krisnaraga di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.

Selain itu, lanjut Krisnaraga, adanya Peraturan Pemerintah (PP) 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan konstruksi yang mengalami perubahan ketiga menjadi PP 57 tahun 2016. Dalam revisi atas PP Nomor 29 tersebut terutama menyangkut Pasal 8 mengenai penunjukan langsung perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Pemerintah menambahkan ketentuan, bahwa pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan -langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku juga untuk: 7) pekerjaan proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Semantara pada ayat 2b disebutkan, Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 7) hanya dapat melakukan penunjukkan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Terkait dengan revisi itu, pemerintah juga menambahkan ketentuan dalam Pasal 12 PP tersebut, bahwa penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud, berlaku untuk: 7) pekerjaan proyek strategis nasional yang merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan untuk pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin, penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan syarat:

2c) Badan Usaha Milik Daerah penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada (angka 7) hanya dapat  melakukan penunjukan langsung kepada Badan Usaha Milik Daerah lain, anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah , Badan Usaha Milik Negara, dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

"PP 29 mempersempit swasta berbisnis. Ini yang juga mendapat tantangan dari KPPU kerena dianggap memonopoli," tutur dia.

Meskipun memang diakui Krisnaraga bahwa saat ini pemerintah memang tengah fokus dalam pembangunan infrastruktur dan BUMN dianggap telah siap dalam bidang konstruksi.

"BUMN sudah siap, tapi unsur swasta perlu diajak," tegas dia.

 


(AHL)