OJK Tetapkan 10 Kebijakan hingga 2022

   •    Selasa, 10 Oct 2017 07:49 WIB
ojk
OJK Tetapkan 10 Kebijakan hingga 2022
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan 10 kebijakan utama periode 2017-2022 untuk mengoptimalisasikan teknologi informasi dalam mengawasi kalangan pelaku industri, hingga reformasi sektor keuangan nonbank dan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan 10 kebijakan utama OJK tersebut. Yang pertama ialah mengembangkan pengawasan sistem jasa keuangan (SJK) yang berbasiskan pada teknologi informasi (IT based supervision).

"Kemudian, melakukan penguatan pengaturan, perizinan, serta pengawasan yang terintegrasi bagi konglomerasi keuangan," ungkap Wimboh melalui keterangan tertulis yang diterima, Senin 9 Oktober 2017.

Ketiga, mengimplementasikan standar internasional prudensial yang terbaik dengan kepentingan nasional.

Keempat, mereformasi industri keuangan nonbank (IKNB) untuk mewujudkan IKNB yang kuat dan berdaya saing.

"Kelima, efisiensi pada industri jasa keuangan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang berdaya saing. Keenam, revitalisasi pasar modal dalam mendukung pembiayaan pembangunan jangka panjang," tutur dia.

Selanjutnya, kata Wimboh, mengoptimalkan peran financial technology/teknologi finansial (tekfin) melalui pengaturan, perizinan, serta pengawasan yang memadai.

Kedelapan, mengurangi tingkat ketimpangan melalui penyediaan akses keuangan. Kesembilan, meningkatkan efektivitas kegiatan edukasi dan perlindungan konsumen.

"Terakhir, mendorong peningkatan peran serta keuangan syariah dalam mendukung penyediaan sumber dana pembangunan," katanya.

Untuk melaksanakan kesepuluh tugas besar itu, menurut Wimboh, OJK membutuhkan organisasi yang kuat dan solid.

"Oleh karena itu, diperlukan pembenahan berbagai aspek manajemen internal agar keputusan lebih cepat, proses kerja organisasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, infrastruktur kerja dan IT yang dapat mengimbangi tuntutan OJK ke depan," katanya.

Dengan kesepuluh kebijakan itu, ia pun menargetkan dapat membawa OJK sebagai lembaga independen dan kredibel dalam membentuk sektor jasa keuangan yang tangguh dan tumbuh berkelanjutan.

"Juga mampu melindungi konsumen dan masyarakat, serta berperan memfasilitasi melalui kebijakan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan," pungkas pengganti Muliaman Hadad itu. (Media Indonesia)

 


(AHL)