BI: Karyawan Bank dan Money Changer Wajib Sertifikasi Kompetensi

Dian Ihsan Siregar    •    Rabu, 08 Nov 2017 14:45 WIB
bank indonesia
BI: Karyawan Bank dan <i>Money Changer</i> Wajib Sertifikasi Kompetensi
BI. MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) bakal mewajibkan lembaga seperti bank dan money changer untuk wajib melakukan sertifikasi kompetensi terhadap pegawai. Hal itu dilakukan, karena sistem pembayaran dan pengelolaan uang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi.

Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, BI pada saat ini tengah menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia. 

"Kompetensi ini untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, lancar dan efisien, menciptakan SDM yang berkualitas baik dari bank maupun lembaga selain bank (LSB)," ujar Sugeng, ditemui di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu 8 November 2017.

Konvensi nasional, Sugeng menyatakan, ‎merupakan tahapan akhir penyusunan rancangan SKKNI dan KKNI, sebelum kemudian ditetapkan lebih lanjut masing-masing oleh Menteri Tenaga Kerja, Gubernur BI. 

Adapun cakupan materi pada rancangan SKKNI dan KKNI di bidang SPPUR meliputi tujuh subbidang, diantaranya pengelolaan transfer dna, penatausahaan surat Berharga naabah, pengelolaan uang tunai, proses transaksi pembayaran, penukaran Valuta asing, dan pembawaan uang kertas, setelman transaksi tresuri, serta setelman pembayaran transaksi trade finance.

"Nantinya seluruh pegawai di sistem pembayaran dan pengelolan rupiah wajib sertifikasi, untuk meningkatkan tata kelola dan praktik bisnis yang baik," terang Sugeng.

Sertifikasi, menurut Sugeng, merupakan langkah dalm memperhatikan etika bisnis dan perlindungan konsumen. ‎Sebelum dijalankan, BI bersama industri dan otoritas bakal mensosialisasikan dan memberikan masa transaksi untuk pelaksanaan sertifikasi.

‎Selanjutnya, Sugeng menambahkan, seiring perkembangan teknologi dan praktik bisnis, maka standar kompetensi akan dikaji ulang secara berkla untuk disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi, praktik bisnis dan kebijakan terkini yang ada.


(SAW)