Holding Migas Terbentuk April

   •    Jumat, 09 Mar 2018 09:56 WIB
holding bumnholding migas
<i>Holding</i> Migas Terbentuk April
Menteri BUMN Rini Soemarno. (FOTO: Metro Bisnis)

Nusa Tenggara Timur: Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pembentukan holding BUMN migas.

Dengan demikian, penggabungan PT Pertamina (persero) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tinggal selangkah lagi, yakni pengaturan posisi direksi sesuai dengan nomenklatur holding. Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembentukan holding migas akan tuntas pada April 2018.

"Holding BUMN migas jalan sesuai rencana dan PP-nya sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Insyaallah prosesnya selesai akhir bulan ini," ungkap Rini Soemarno di sela-sela kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Rabu, 7 Maret 2018.

Sebelum menandatangani PP itu Presiden telah mempertimbangkan secara cermat mengenai pembentukan holding BUMN migas itu. Pada Rabu, 28 Februari 2018 lalu, Presiden memanggil Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana untuk meminta laporan terkait dengan holding BUMN migas.

"Tadi Pak Presiden meminta kami, Pak Menko, Menkeu, Menteri BUMN, dan Pak Ardan BPKP untuk menyampaikan mengenai keputusan untuk melakukan peleburan atau holdingisasi Pertamina dengan PGN," kata Menkeu Sri Mulyani seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani mengungkapkan Presiden meminta informasi yang lebih detail terkait dengan model bisnis dua BUMN yang bergerak dalam bidang migas itu.

"Sinerginya apakah akan bisa menghasilkan hal yang positif, terutama dari sisi belanja modal hasil dari belanja modal agar lebih efisien, tidak terjadi suatu investasi yang tumpang-tindih, dan tentu pada akhirnya bisa melayani masyarakat dengan harga gas yang lebih kompetitif. Itu dimintakan kepada kita untuk dilaporkan," katanya.

Kedua, dari sisi neraca keuangan, Sri mengungkapkan PGN adalah perusahaan terbuka dan telah melakukan berbagai langkah investasi. Maka, bagiamana neraca PGN dan Pertamina digabungkan.

Menkeu mengungkapkan Menteri BUMN menjelaskan manfaat sinergi dalam berbagai indikator, terutama mengenai modal, efisiensi, hasil investasi, dan yang paling akhir tentunya neraca paling kuat dari PGN yang akan menjadi positif juga bagi Pertamina.

"Jadi intinya ialah Bapak Presiden mengharapkan keputusan korporasi ini memang betul-betul baik bagi BUMN dalam menyehatkan neraca, memperbaiki tata kelola, menciptakan efisiensi kinerja, dan juga memberikan dampak yang positif bagi masyarakat," tambah dia.

Dia menyebut aksi korporasi ini juga mendorong sisi pelayanan, yakni pengadaan gas bagi perekonomian agar kemudian mendapatkan harga yang kompetitif.

Sementara Rini memaparkan pemerintah akan mengelar RUPS Pertamina pada pertengahan bulan ini, dan seluruh prosesnya bisa tuntas akhir bulan.

"Pasca-holding migas, Insyaallah BUMN konstruksi, perbankan, dan perumahan, dan ditargetkan rampung akhir tahun ini," tukasnya. (Media Idonesia)

 


(AHL)