Digitalisasi Lahirkan Tantangan Baru untuk Otoritas

Eko Nordiansyah    •    Kamis, 08 Feb 2018 21:44 WIB
Digitalisasi Lahirkan Tantangan Baru untuk Otoritas
Digitalisasi Illustrasi : Nation.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebutkan perkembangan teknologi digital yang begitu pesat tidak bisa dihindari pada masa sekarang ini. Tak terkecuali pada transaksi keuangan yang saat ini sudah sangat beragam misalnya model pembayaran dengan dompet elektronik (e-wallet), atau variasi interaksi pembayaran melalui barcode, QR Code, RFID, NFC.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Sukarelawati mengatakan perkembangan ini membuat otoritas dituntut untuk lebih sigap. Apalagi pelaku usaha yang baru muncul ini memiliki risiko yang pastinya berbeda dengan pelaku jasa transaksi keuangan yang sudah ada sebelumnya.

"Pergesaran ini mendorong tuntutan yang lebih besar dari masyarakat atas metode pembayaran yang cepat, fleksibel, aman dan murah. Digitalisasi melahirkan tantangan baru yang perlu direspons secara cepat dan tepat oleh otoritas," kata dia di Jakarta, Kamis, 8 Februari 2018.

Dirinya menambahkan, kemajuan teknologi berupa jaringan data high-speed dan pemrosesan informasi real time akan memunculkan risiko dengan pola yang baru. Oleh sebab itu,  dibutuhkan mitigasi yang berbeda dengan lembaga formal guna meminimalisir risiko tersebut.

BI sebagai regulator di sistem pembayaran meminta lembaga jasa keuangan dapat lebih responsif dan inovatif. Hal ini demi menyikapi perubahan lanskap ekonomi berbasis digital yang telah memunculkan peran-peran baru dan mendisrupsi aktivitas keuangan tradisional di sistem pembayaran.

"Kami akan berusaha mengurangi risiko, mendukung prinsip kehati-hatian dan mendorong perlindungan konsumen, agar sejalan dengan tren inovasi teknologi. Industri keuangan eksisting harus berinovasi di tengah perubahan landskap ekonomi, serta bersinergi dengan lembaga fintech," pungkasnya.

BI sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial pada 29 November 2017. Ketentuan ini mengatur fintech yang bergerak di sistem pembayaran untuk bisa mendaftarkan diri dan memperoleh perizinan dari bank sentral.
(SAW)