BLK Pemerintah Kekurangan Instruktur PNS

Gervin Nathaniel Purba    •    Jumat, 02 Feb 2018 19:26 WIB
berita kemenaker
BLK Pemerintah Kekurangan Instruktur PNS
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bambang Satrio Lelono. Foto: Medcom.id/Gervin N. Purba

Jakarta: Balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah kekurangan instruktur berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bekerja sama dengan lembaga lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami bersinergi dengan instruktur dari industri maupun instruktur dari lembaga pelatihan lain," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bambang Satrio Lelono di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2018.

Ia mengatakan, mengangkat instruktur di BLK menjadi PNS tidak mudah. Tahun ini, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas hanya bisa mengangkat 120 instruktur menjadi PNS dari yang diajukan sebanyak 700 orang.

"Kekurangan cukup banyak. Sementara, untuk menambah instruktur PNS ini sulitnya setengah mati," kata Bambang.

Menurutnya regulasi yang mengatur pengangkatan instruktur menjadi PNS sangat rumit. Selain itu moratorium penambahan PNS juga menjadi penghambat.

"Tidak begitu mudah untuk menambah instruktur PNS karena beberapa tahapan harus diikuti melalui pengajuan promosi, penentuan dari Kemenpan dan RB. Mesti ada yang pensiun, meninggal, dan pindah," ujarnya.

Jumlah instruktur PNS secara nasional saat ini sebanyak 3 ribu orang. Sedangkan kebutuhannya mencapai 8 ribu orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas bekerja sama dengan industri dan pelatihan lembaga lain.

"(Instruktur dari industri) memiliki kemampuan teknis bagus, selalu update perkembangan teknologi. Untuk itu kami rangkul membantu program pemagangan. Kalau misalnya ada kesempataan ia membantu pelatihan di BLK, kami tidak menutup seluruh orang yang mampu untuk membantu menjadi instruktur," ucap Bambang.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas juga tidak menutup kemungkinan menggunakan instruktur dari tenaga kerja asing. Hal ini justru memberikan keuntungan karena mereka mampu memberikan pelatihan dengan standar internasional.

"Seperti di Makassar itu ada ahli dari Jepang dan Jerman. Standar internasional itu digunakan di BLK kita. Tidak ada masalah selama regulasi untuk mendatangkan insturktur dari luar terpenuhi," pungkas Bambang.


(TRK)