Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BP Batam Revisi Aturan soal Lahan

Anwar Sadat Guna    •    Jumat, 17 Nov 2017 10:21 WIB
investasi di batambp batam
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BP Batam Revisi Aturan soal Lahan
Kawasan jodoh Nagoya merupakan salah satu kawasan pusat perdagangan di Batam. (FOTO: MTVN/Anwar Sadat)

Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam akan merevisi Peraturan Kepala (Perka) Nomor 10 tahun 2017 tentang Pemyelenggaraan Administrasi Lahan. Perka ini sebelumnya banyak ditentang pelaku usaha dan investor di Batam.

Anggota III Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam Dwianto Eko Winaryo mengatakan pembahasan mengenai revisi Perka Nomor 10/2017 sudah mulai dilakukan. Paling lambat, kata Dwianto, pekan depan pembahasannya sudah selesai.

"Sehingga dua atau tiga pekan ke depan draf finalnya (Perka No 10/2017) sudah tuntas dan bisa di-share ke kalangan dunia usaha maupun investor," ungkap Dwianto dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Marketing BP Batam, Kota Batam, Kamis, 16 November 2017.

Beberapa draf atau pasal dalam peraturan tersebut kemungkinan akan direvisi BP Batam. Di antaranya, pasal yang berkaitan tentang kewajiban pelaku usaha menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebesar 10 persen dari total nilai pembangunan industri.

Pasal ini sebelumnya banyak ditentang pelaku usaha karena dinilai terlalu membebani pengusaha. Pasal ini juga dinilai berdampak pada dunia usaha sehingga calon investor masih menahan untuk berinvestasi di Batam.

Selain draf tersebut, pelaku usaha juga mengeluhkan kenaikan tarif uang wajib tahunan otorita (UWTO) atas lahan hingga mencapai 300-400 persen dari tarif semula. Di wilayah strategis di Batam misalnya, tarif UWTO bahkan naik berkali-kali lipat.

Namun BP Batam menampik adanya kenaikan tarif UWTO mencapai 300 persen. Dwianto menyatakan, sesuai Peraturan Menteri Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (DKPBPB) Batam, tarif UWTO tidak boleh lebih dari 150 persen.

"Tetapi jika nantinya benar ada kenaikan hingga 300 atau 400 persen, maka kami akan revisi. Sesuai aturan, tidak boleh lebih dari 150 persen," ungkapnya.

Namun beberapa draf lainnya dalam Perka Nomor 10/2017 kemungkinan tidak mengalami perubahan meski juga mendapat sorotan dari pelaku usaha. Salah satunya, sambung Dwianto, terkait lahan dan rumah yang akan diagunkan ke bank wajib mendapatkan persetujuan dari BP Batam. BP Batam kemungkinan tak akan merivisi draf tersebut karena draf itu bagian dari amanat undang-undang.

"Soal lahan dan bangunan yang diagunkan ke bank harus mendapat persetujuan BP Batam masih harus dijalankan karena amanat undang-undang. Tetapi bagi lahan di bawah 600 meter persegi tidak perlu berurusan dengan BP Batam," jelas Dwianto.

Terkait dengan Izin Peralihan Hak (IPL) atas lahan yang juga mendapat sorotan dari dunia usaha, tambah Dwianto, akan dibahas bersama pimpinan BP Batam supaya kebijakan yang akan diambil tidak melanggar undang-undang.

"Evaluasi terhadap beberapa draf Perka Nomor 10/2017 ini dilakukan dengan maksud untuk menggairahkan lagi perekonomian Kepri, khususnya Batam. Sayang, jika kota sebesar Batam dengan segala potensinya tidak dapat dikelola dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, kalangan pelaku usaha dan investor di Batam menyoroti beberapa aturan dalam Perka Nomor 10/2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan. "Beberapa aturan dalam Perka tersebut menimbulkan sejumlah kekhawatiran dan meresahkan para pengusaha maupun calon investor," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri Cahya.

Ia menambahkan, aturan dan beberapa kebijakan BP Batam yang lama juga tidak sejalan dengan semangat Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan agar semua regulasi berkaitan investasi dapat memberi kemudahan bagi kalangan dunia usaha atau investor.

 


(AHL)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA