Dua Sektor yang tak Bisa Urus Perizinan di Sistem OSS

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian telah meresmikan penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan sistem ini seluruh perizinan bisa dilakukan secara daring sehingga akan mempermudah pelayanan perizinan berusaha.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan semua perizinan investasi bisa dilakukan di OSS kecuali dua sektor yaitu sektor pertambangan di Kementerian ESDM dan sektor keuangan ada di Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satu itu sektor pertambangan ada di ESDM, satu lagi keuangan di OJK dan BI. Kenapa enggak masuk? Karena logikanya, bukan cuma sistemnya, logika perizinannya lain," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 9 Juli 2018.

Dirinya menjelaskan, kedua sektor ini membutuhkan proses perizinan yang lebih teknis sehingga tidak bisa dilakukan dalam sistem OSS. Tak hanya itu, jika perizinan keduanya dilakukan melalui sistem OSS maka akan menjadi tidak efektif lagi.

"Kalau kami campur antara proses OSS yang memiliki insentif pajak, nanti kacau, itu sebabnya. Dan di Australia juga sektor ini enggak masuk dalam perizinan IT, karena dia memang khusus, beda dia. Jangan dianggap 100 persen ada di OSS," jelas dia.

Lebih lanjut, Darmin menyebut sistem ini juga sudah terintegrasi dengan berbagai insentif yang disediakan oleh pemerintah. Hanya dengan memasukkan data yang dibutuhkan maka investor bisa mengetahui lebih awal apakah menerima insentif atau tidak.

"Semua ini akan masuk ke dalam sistem sehingga investor tidak hanya mendapat izin tapi juga dapat insentif atau tidak. Surat konfirmasi memang akan menyusul tapi tidak ada proses birokrasi untuk membahasnya seperti selama ini," pungkasnya.

 


(AHL)