SKSTN, Subsidi Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran

Kautsar Widya Prabowo    •    Senin, 30 Jul 2018 13:42 WIB
dana bansoskementerian keuangan kementerian sosial
SKSTN, Subsidi Kesejahteraan Sosial Tepat Sasaran
Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). (FOTO: Medcom.id/Kautsar)

Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengembangkan Sistem Kesejahteraan Sosial Terpadu Nasional (SKSTN). Hal tersebut ditujukan untuk penguatan infrastruktur di lingkungan sosial yang mengedepankan sistem informasi yang terintegrasi.

Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Z Soeratin menjelaskan sistem tersebut memberikan solusi atas masalah duplikasi dan inkonsistensi data dan untuk memberi solusi penyediaan data bagi program kesejahteraan sosial.

"Ini buah dari program Joko Widodo untuk memperkuat infrastruktur sosial sekaligus memproduksi data terpadu secara nasional yang melibatkan stakeholder yang ada, sebagai pijakan untuk melangkah," ujarnya saat konferensi pers, di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.

Sistem tersebut nantinya dapat digunakan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang membutuhkan. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang hendak memetakan sekolah untuk fakir miskin.

"Contohnya orang fakir miskin kalau sekolah tidak yang mahal-mahal, jadi Kemendikbud memperkuat program yang masuk ke sekolah, gurunya ditambah, fasilitas ditambah, nanti orang fakir miskin sekolahnya seperti orang yang mampu," tambahnya.

Direktur Jenderal pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Lucky Alfirman menambahkan dalam kepimpinan Presiden Joko Widodo, infrastruktur menjadi prioritas, di mana infrastruktur tidak terpaku pada pembangunan. Melainkan pada sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Sehingga dengan sistem SKSTN dapat mengatasi ketimpangan sosial dan  kemiskinan.

"Sistem ini agar pemerintah dalam memberikan subsidi kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial (bansos) dapat tepat sasaran," ujar Lucky.

Lebih lanjut, Hary menjelaskan proyek tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2017 yang berkoordinasi dengan Bappenas dalam mengemban SKSTN. Sehingga diperkirakan sistem tersebut dapat berjalan pada 2019.

"Paling telat tahun depan dan kita bisa lelang akhir tahun ini ya kita bisa mulai jalan," imbuh Hary.

Selain itu, dalam kesepakatan tersebut menghasilkan ruang lingkup, seperti penyediaan fasilitas penyiapan proyek berupa penyusunan Kajian Akhir, dan penyiapan dan pendampingan proses pemberian dukungan pemerintah serta penyediaan fasilitas pendampingan transaksi berupa penyusunan Dokumen Prakualifikasi, Permintaan Penawaran, Pengadaan Badan Usaha, Penandatanganan Perjanjian KPBU dan pemenuhan kewajiban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).


(AHL)