Perang Dagang AS-Tiongkok

Kualitas Produk RI Mesti Ditingkatkan

   •    Jumat, 13 Jul 2018 10:43 WIB
Perang dagang
Kualitas Produk RI Mesti Ditingkatkan
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Risky)

Jakarta: Rencana pencabutan fasilitas generalized system of preference (GSP) atau keringanan tarif terhadap sejumlah produk Indonesia oleh Amerika Serikat (AS) dapat memperburuk neraca perdagangan dalam negeri yang kini tengah defisit.

Saat ini, pemerintah sedang bersiap bernegosiasi langsung dengan Badan Kebijakan Perdagangan AS atau United States Trade Representative pada akhir Juli. Salah satu tawaran yang akan diajukan pemerintah ialah bebas bea masuk bagi produk AS yang diekspor ke Indonesia.

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri, tawaran itu bisa saja menjadi penengah bagi kondisi perdagangan kedua negara. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus menyediakan strategi cadangan untuk berjaga-jaga jika tawaran tersebut ditolak pihak AS.

"Diterima atau tidaknya strategi bebas bea masuk yang akan diajukan pemerintah harus diantisipasi sedini mungkin. Salah satunya ialah dengan meningkatkan kualitas barang ekspor yang diproduksi industri nasional," ujarnya, Kamis, 12 Juli 2018.

Pemerintah, lanjut Novani, tidak bisa terus-menerus mengharapkan fasilitas yang diberikan dari negara tujuan ekspor. Perbaikan serta peningkatan kualitas produk nantinya akan berdampak pada daya saing produk itu sendiri di pasaran.

Dengan demikian, jika memang benar-benar dibutuhkan, komoditas tersebut tentunya tidak akan kehilangan pasar walaupun ada satu negara yang menutup akses dengan cara-cara tertentu.

"Jadi Indonesia tidak hanya mengandalkan persaingan harga, tetapi harus memiliki produk yang kompetitif dari sisi kualitas," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif paling agresif untuk menghadapi dampak perang dagang yang melibatkan AS dan sejumlah negara ekonomi utama.

Menurut Thomas, insentif merupakan alat utama yang digunakan di semua negara berkembang untuk menarik investasi.

"Terutama Asia, pasti tax holiday karena itu sangat simbolis dan sinyal terhadap keseriusan pemerintah terhadap investor dan investasi," katanya seusai acara Investment Award 2018 di Jakarta, Kamis, 12 Juli. (Media Indonesia)

 


(AHL)