Setelah Perppu AEoI Terbit, OJK Bakal Sosialisasi ke Pelaku Keuangan

Dian Ihsan Siregar    •    Kamis, 18 May 2017 13:10 WIB
aeoi
Setelah Perppu AEoI Terbit, OJK Bakal Sosialisasi ke Pelaku Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida??, . ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari.

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎Pemerintah telah menerbitkan Perppu tentang keterbukaan akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan. Setelah itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mensosialisasikan hal tersebut ke pelaku jasa keuangan. Dengan begitu masyarakat bisa paham, dan tidak berpikiran negatif.

"‎Jadi sudah dikeluarkan secara sah itu tujuannya juga perlu dipahami masyarakat kemudian ada sosialisasi juga yang perlu dilakukan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida‎‎, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis 18 Mei 2017.

baca : CORE Indonesia Beberkan Kelemahan AEoI

‎OJK, menurut Nurhaida, sangat berkomitmen dan mendukung peraturan yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.‎ Lagi pula, peraturan tersebut juga sudah dilakukan di tingkat global.

Nantinya, lanjut Nurhaida, ‎setelah peraturan tersebut dijalankan, bisa saja OJK akan mengikuti membuat aturan, karena pada dasarnya Perppu itu menyangkut ke sektor keuangan.

"Menyangkut sekali Perppu itu ke sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan juga industri keuangan nonbank. Sehingga tentunya ini perlu bagi OJK untuk terus mensosialisasikan," pungkas Nurhaida.

‎Sekadar informasi, dari beleid Perppu terkait‎ Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan‎ yang didapatkan dari laman resmi ‎peraturan.go.id, Selasa 16 Mei 2017, terdapat 10 pasal.

Beberapa pasal yang digarisbawahi yakni pada pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebutkan LJK wajib menyampaikan pada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Sementara dalam pasal tiga ayat satu disebutkan kewajiban penyampaian laporan dilakukan melalui mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme eketronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Dalam pasal 10, Perppu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Perppu tersebut ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Menkumham Yasonna H Laoly pada 8 Mei 2017.

 


(SAW)