Bappenas: Dana Haji untuk Infrastruktur Minim Risiko

Antara    •    Sabtu, 05 Aug 2017 22:22 WIB
dana haji
Bappenas: Dana Haji untuk Infrastruktur Minim Risiko
Bambang Brodjonegoro (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana haji yang dikelola untuk infrastruktur sangat tepat karena minim risiko. Dengan bentuk konsesi, keuntungan yang diraih juga akan tinggi.

"Dari segi risiko, bisa dikatakan investasi di infrastruktur tersebut minim risiko dan keuntungannya tinggi. Ini uniknya investasi di bidang infrastruktur karena bentuknya konsesi," ujar Bambang dalam diskusi publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Sabtu 5 Agustus 2017.

Bambang mencontohkan investasi di bandara, tak mungkin membangun lima bandara di suatu kota. Begitu juga dengan pembangkit listrik asal sudah ada perjanjian dengan PLN untuk membeli listrik yang diproduksi atau kontrak jual-beli listrik.

"Investasi di bidang infrastruktur itu tidak langsung terjun ke proyeknya tersebut, tetapi bisa melalui Sukuk (surat utang syariah) yang dikeluarkan oleh korporasi seperti PLN," kata Bambang.

Baca: Tahun Ini, Rp16 Triliun Sukuk Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur

Dia mendorong pengelolaan dana haji untuk Sukuk yang sudah menciptakan hasil positif seperti Jalan Tol Jagorawi. Bambang menyebutkan, dana haji adalah dana jangka panjang, demikian juga dengan infrastruktur.

"Jadi sangat cocok, proyek jangka panjang menggunakan dana jangka jangka panjang," kata dia.

Selama ini pengelolaan dana haji hanya dilakukan dengan menginvestasikannya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Sukuk dan surat berharga lainnya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan dengan jelas.

Hal itu berbeda dengan yang dilakukan pemerintah Malaysia yang membentuk Lembaga Tabungan Haji Malaysia (LTHM) sejak 1963, yang berinvestasi di proyek-proyek yang menguntungkan.

"LTHM ini sekarang berinvestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia," ungkap mantan Menteri Keuangan ini.

Baca: Pengelolaan Dana Haji untuk Infrastruktur Harus Sesuai Syariat

Hingga saat ini, aset bersih LTHM mencapai 59,5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp180 triliun. Dari hasil pengelolaan dana haji ini, jemaah haji asal Malaysia hanya membayar separuh dari biaya haji yang dibebankan.

"Malaysia hanya bayar separuh dari biaya haji. Jadi dengan pengelolaan yang baik, maka beban haji akan berkurang. Itu yang kami harapkan terjadi di Indonesia," tandasnya.

Adapun dana yang bisa dikelola adalah Rp99,34 triliun yang berasal dari dana haji Rp96,29 triliun dan dana abadi umat Rp3,05 triliun. Dana ini  akan dikelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).


(Des)