Skema Nontunai Berpotensi Menyengsarakan Rakyat Miskin

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 09 Sep 2017 15:19 WIB
bansos
Skema Nontunai Berpotensi Menyengsarakan Rakyat Miskin
Ilustrasi. Foto: MI/Jhoni Kristian

Metrotvnews.com, Jakarta: Guru Besar Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin mengkritik upaya pemerintah mengurangi jumlah masyarakat miskin. Beras yang jadi salah satu komoditas bantuan pemerintah kepada rakyat miskin, pasokannya masih bergerak fluktuatif.

"Suplai masih bermasalah dan stok juga. Kalau beras diganti dengan voucher, masa (masyarakat miskin) makan voucher," kata Bustanul dalam diskusi di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu 9 September 2017.

Pemerintah sendiri bakal mengganti bantuan beras untuk rakyat sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Masyarakat yang berhak akan diberikan kartu voucher untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah.

Apalagi, Bustanul bilang, kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan penyaluran BPNT masih minim. Terlihat dari tiga bulan lalu, beras subsidi sudah disalurkan ke berbagai daerah. Kondisi ini yang membuat pasokan beras di Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menipis.

"Prediksi saya, tahun depan ini (BPNT) belum bisa diterapkan di Indonesia," yakin dia.

Baca: Menteri Bambang Harap Ada Penambahan Dana Bansos Nontunai di 2018

Di sisi lain, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas beras. Langkah demikian untuk menjaga harga beras tidak melambung jauh.

Sayangnya, beleid HET lewat Permendag Nomor 47 Tahun 2017 dimakzulkan lantaran polemik di masyarakat. HET kembali diberlakukan dengan landasan Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Harga acuan beras medium yakni Rp9.500 per kilogram (kg).

Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus mengkritik kebijakan HET. Apalagi penindakan harga beras dilakukan dengan pendekatan hukum melalui Satgas Pangan.

"Ada kegelisihan luar biasa di tingkat pedagang, pedagang jadi takut menjual kalau ada pendekatan keamanan. Semestinya kita pakai pendekatan ekonomi lewat mekanisme pasar seperti suplai dan demand," kata Ichsan.


(UWA)