AAJI Manfaatkan Data Kependudukan Dukcapil

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 05 Oct 2018 14:59 WIB
asuransi
AAJI Manfaatkan Data Kependudukan Dukcapil
Penandatanganan PKS antara Ketua Bersama AAJI Maryoso bersama 40 direksi perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (FOTO: dok AAJI)

Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) serta anggotanya menyepakati kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Ketua Bersama AAJI Maryoso bersama 40 direksi perusahaan asuransi jiwa anggota AAJI dengan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, 4 Oktober 2018.

Maryoso mengatakan melalui kerja sama ini AAJI dan perusahaan anggota tentu akan mendapatkan banyak manfaat dan kemudahan, seperti halnya dalam proses verifikasi identitas. Bukan hanya identitas nasabah asuransi tetapi juga identitas calon agen/tenaga pemasar perusahaan berlisensi.

"Sehingga akan memudahkan dalam hal permintaan/pembukaan produk layanan bagi nasabah baru dan juga akan mempercepat proses layanan keuangan kepada para nasabahnya dalam hal klaim," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 5 Oktober 2018.

Kerja sama ini akan meningkatkan dan menciptakan penyelenggaraan usaha industri Asuransi yang sehat dan transparan terutama dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan dan mendukung Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di lingkungan perusahaan perasuransian.

"Kerja sama ini juga diperlukan di era Insurance Technology (Insurtech), di mana perkembangan teknologi telah menggeser industri konvensional menjadi berbasis digital, maka dunia asuransi ke depan cara kerjanya akan berbasiskan big data. Sehingga mobilitas terpantau dan terintegrasi secara cepat dan juga seksama," jelas dia.

Bagi Zudan, kerja sama ini bagian dari upaya membangun ekosistem data kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk semua keperluan. Termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau nasabah, mengoptimalkan sistem administrasi perusahaan melalui ketersediaan data dukcapil yang akurat.

"Pemanfaatan data ini kelak akan bermanfaat bagi pemerintah untuk mendata pertumbuhan penetrasi keuangan khususnya di industri asuransi jiwa. Keterkaitannya sebagai Lembaga Keuangan Non Bank dangan regulasi OJK dalam peningkatan masyarakat sadar asuransi dapat kami data pertumbuhannya melalui data Dukcapil ini," pungkasnya.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

2 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA