Menteri Agraria Tolak Permohonan Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi

Desi Angriani    •    Rabu, 10 Jan 2018 17:58 WIB
reklamasi
Menteri Agraria Tolak Permohonan Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil. Medcom/Desi.

Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menolak permohonan Gubernur DKI Jakarta terkait penundaan dan pembatalan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau reklamasi C, D, dan G. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menegaskan penerbitan HGB dibatas Hak Pengelolaan (HPL) Pulau D dilaksanakan atas permintaan Pemda DKI Jakarta dan sesuai dengan ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku. 

 "Oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan berlakulah asas presumtio justae causa atau setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum," kata Sofyan dalam sebuah jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018. 

Menurutnya korespondensi yang dikirimkan Anies tidak bersifat non retroaktif atau apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Keputusan di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama tersebut juga berlaku ke depan. 

"Apabila asas nonretroaktif diterapkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum," imbuhnya. 

Adapun Pulau C dan D telah memiliki Gak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Pengelolaan sedangkan Pulau G masih menunggu persetujuan Pemprov DKI. 

Surat tersebut tertanggal 29 Desember 2017 dengan nomor 2373/-1.794.2. surat bertanda tangan Anies Baswedan.  Dalam surat tersebut tertulis bahwa kajian dimaksud perlu dilakukan sehubungan dengan adanya berbagai masukan dari para ahli dan sebagian masyarakat, bahwa sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi.

"Tanpa adanya rancangan peraturan daerah tersebut (rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) maka tidak ada pengaturan dari kegiatan yang dilakukan di atas lahan-lahan hasil reklamasi," sebagaimana tertulis dalam surat tersebut.


(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA