Kenaikan Tarif UWTO Pukul Sektor Properti Batam

Anwar Sadat Guna    •    Sabtu, 15 Oct 2016 10:34 WIB
investasi di batam
Kenaikan Tarif UWTO Pukul Sektor Properti Batam
Properti di Batam. (FOTO: (MTVN/Anwar Sadat)

Metrotvnews.com, Batam: Kalangan pengusaha di Kota Batam, Provinsi Kepri, menolak kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang akan diberlakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Peraturan itu dinilai akan menghambat investasi dan memberatkan masyarakat dan pengusaha di tengah kelesuan ekonomi saat ini.

Sekadar diketahui, peraturan terkait kenaikan tarif UWTO tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016. Jika tak ada kendala, peraturan ini mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2016.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam Djaja Roeslim mengatakan, kenaikan tarif UWTO akan memukul sektor properti di Batam. Kenaikan tarif tersebut, kata dia, juga memberatkan pengusaha dan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya di sektor properti.

"Industri properti saat ini sedang lesu. Kenaikan tarif UWTO yang akan  diberlakukan pemerintah, dalam hal ini BP Batam akan membuat industri properti semakin terpuruk," kata Djaja, di Batam, Jumat, 14 Oktober.

REI Batam, kata dia, menyatakan menolak PMK Nomor 148/PMK.05/2016. Bila kenaikan tarif UWTO diberlakukan, sambung Roeslim, akan berdampak terhadap kenaikan harga jual tanah, termasuk properti, baik itu rumah, ruko, dan apartemen di Kota Batam.

"Jika ini tetap diberlakukan, akan membuat Batam tak menarik lagi bagi investor karena mereka tak berani menanamkan modalnya di tengah mahalnya tarif UWTO yang harus mereka keluarkan," ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Niko Nixon Situmorang menambahkan, PMK Nomor 148 tahun 2016 harus dinyatakan batal dan tidak berlaku atau setidak-tidaknya ditinjau kembali untuk dilakukan penampungan aspirasi dari berbagai elemen masyarakat Batam.

"Kita meminta rekomendasi dari DPRD Batam untuk mengajukan penundaan dan pembatalan PMK nomor 148/PMK.05/2016 karena sangat tidak menguntungkan pengusaha dan warga Batam," ujarnya.

Polemik terkait kenaikan tarif UWTO sempat dibawa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Kota Batam. RDP itu menghadirkan stakeholders terkait, termasuk asosiasi pengusaha dan unsur pimpinan BP Batam.

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto mengakui, masyarakat dan pengusaha di Batam merasa resah dengan kenaikan tarif UWTO. Ia berharap, BP Batam dapat melakukan pendekatan secara emosional dan bisa berkomunikasi dengan elemen masyarakat supaya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, terlebih bila ada kebijakan pemerintah yang tidak adil bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto mengatakan, sampai saat ini kenaikan tarif UWTO belum ditetapkan oleh Kepala BP Batam karena masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat internal. "BP Batam menampung semua masukan dari stakeholders mengenai tarif UWTO. Diharapkan apabila ada protes bisa disampaikan setelah aturan baru diberlakukan," kata eko.

Sekadar diketahui, tarif UWTO untuk masa 30 tahun bagi daerah komersil yakni Rp23.400 hingga Rp6,5 juta per meter. Untuk pemukiman Rp17.600 hingga Rp3,4 juta, pariwisata Rp15.100 hingga Rp4,1 juta per meter, dan industri Rp14.500 hingga Rp1,4 juta per meter.


(AHL)