Menteri Susi Cemas Reformasi Perikanan Mundur ke Belakang

Desi Angriani    •    Senin, 12 Feb 2018 13:38 WIB
perikanankelautan dan perikanan
Menteri Susi Cemas Reformasi Perikanan Mundur ke Belakang
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah) (FOTO: MTVN/Desi Angriani)

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku khawatir reformasi di sektor kelautan dan perikanan bakal kembali ke rezim lama. Pasalnya volume ikan nasional terus bertambah, tapi nelayan malah kesulitan mencari pasar. Di sisi lain industri pengolahan ikan dalam negeri malah mengeluh kekurangan bahan baku.

"Kembali kita ke rezim lama. Kapal-kapal Tiongkok, Thailand, Filipina semua melaut lagi, dan dibawa pulang ikannya. Tidak ada lagi bahan baku, kita harus impor lebih banyak lagi seperti zaman dulu,"  kata Susi, di acara Marine and Fisheries Business and Investment Forum, di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin, 12 Februari 2018.


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menurutnya pemerintah telah berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan nelayan dan pengusaha. Namun kebijakan itu terkendala pada bisnis perikanan yang belum tekroneksi maksimal.

Susi mencontohkan, Kapal Pelni yang membawa ikan sering pulang dengan muatan kosong, sedangkan nelayan di Merauke dan Timika menunggu kedatangan kapal dua minggu sekali.


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

"Surplus ikan di timur tidak memberikan manfaat kepada stakeholders perikanan. Ujungnya nanti regulasi pemerintah yang sudah bagus, dianggap tidak berhasil. Tuh dia ikan kurang, kapal-kapal yang mangkrak tolong suruh jalan lagi," tutur dia.

Susi ingin bisa mengatasi permasalahan tersebut hingga masa jabatannya berakhir pada 2019 nanti. Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing bakal dilakukan melalui perluasan pelaksanaan Sistem Logistik lkan Nasional (SLIN), dan memberikan penugasan kepada BUMN bidang perikanan untuk melaksanakan usaha industri perikanan nasional.


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tentunya yang bersifat perintisan dan strategis di antaranya dalam bidang operator logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribus), dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu serta pengusulan operasional kegiatan industri perikanan nasional yang bersifat rintisan dalam bentuk Public Service Obligation (PSO).


Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan

"Saya yang punya itupun kalau boleh menyelesaikan sampai akhir pemerintahan di 2019. Satu setengah tahun efektif kerja. Dipenuhi gonjang ganjing tahun politik, sektor perikanan Indonesia mau ke mana. Akan menjadi apa atau hanya mati di lumbung padi," pungkas Susi.

 


(ABD)