Pengembang Desak Pemerintah Bentuk Otoritas Rumah Rakyat

   •    Selasa, 06 Mar 2018 14:59 WIB
perumahan
Pengembang Desak Pemerintah Bentuk Otoritas Rumah Rakyat
Ilustrasi. Foto: Antara/Wahdi Septiawan

Jakarta: Pengembang perumahan yang tergabung dalam Perkumpulan Wirausahawan Rumah Rakyat Nusantara (Perwiranusa) mendesak pemerintah membentuk Otoritas Rumah Rakyat Nasional. Otoritas ini sebagai upaya mendekatkan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan rumah.

Selama ini, Perwiranusa melihat masyarakat berpenghasilan tidak tetap (MBTT) seperti wartawan kontributor, pengemudi ojek dan taksi online, maupun pedagang pasar dan pedagang makanan, sulit bisa memiliki rumah dengan skema kredit.

"Mereka terbentur aturan, terutama persyaratan slip gaji untuk bisa mendapatkan KPR (kredit pemilikan rumah)," kata Ketua Umum DPP Perwiranusa Arief Suryo Handoko, melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Maret 2018.

Keberadaan otoritas, kata Arief, diharapkan mempercepat pemenuhan kekurangan rumah di Indonesia yang mencapai 13,5 juta unit.

"Otoritas ini harus dibentuk untuk mengendalikan seluruh kegiatan dan membuat regulasi yang terintegrasi berkaitan dengan proses produksi rumah rakyat Indonesia," kata Arief.

Perwiranusa adalah wadah baru bagi para pengembang perumahan. Wadah ini merupakan hasil transformasi dari Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas).

Perwiranusa, kata Arief, berkomitmen untuk mengembangkan kawasan perumahan rakyat berstandar tinggi dengan menerapkan teknologi dan konstruksi terkini.

"Kami ingin mengembangkan konsep produksi rumah rakyat dari hulu ke hilir. Dari proses pengadaan lahan, pengukuran, perencanaan, perancangan, perizinan, pemasaran, keuangan, pemasaran, hingga pengadaan bahan bangunan dan pengawasan," katanya.

Baca: Masyarakat Berpenghasilan Rendah Sudah Bisa Akses Pembiayaan Perbankan

Akhir 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah meluncurkan program pembiayaan mikro perumahan (PMP) untuk memberi kesempatan MBTT memiliki rumah melalui pembiayaan dari perbankan.

Syaratnya, MBTT harus harus membentuk komunitas terlebih dahulu. Adapun akses pembiayaannya maksimum Rp50 juta dan bisa dibayar bertahap dengan masa pinjaman antara tiga hingga lima tahun.

"Mekanisme ini digunakan karena secara ekonomi mereka hanya bisa mengembalikan kredit dalam jangka pendek," kata Dirjen Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti, Jumat, 25 Agustus 2017.

Namun, MBTT bisa mengajukan pinjaman berkali-kali jika rekam jejak pengembaliannya baik. "Jadi, pertama pinjaman untuk beli kavling, pinjaman kedua bangun rumah tipe 18, dan berikutnya bisa pinjam lagi untuk menambah rumah ke tipe 36," ujarnya.




(UWA)


BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

BUMN Siap Bersinergi Bangun Kemandirian Pesantren

1 day Ago

Menteri BUMN Rini M Soemarno menyatakan perusahaan milik negara di Indonesia siap bersinergi me…

BERITA LAINNYA