Gaprindo Minta Permendag Impor Tembakau Dikaji Ulang

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 05 Dec 2017 10:30 WIB
industri rokoktembakaucukai tembakau
Gaprindo Minta Permendag Impor Tembakau Dikaji Ulang
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

Jakarta: Langkah Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tembakau yang membatasi impor dinilai tidak tepat.

Peraturan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan. Karena, hingga saat ini Indonesia masih mengalami defisit tembakau. Selama lima tahun terakhir, rata-rata produksi tembakau di dalam negeri selalu di bawah 200 ribu ton per tahun. Sementara, permintaan tembakau berkisar lebih dari 300 ribu ton per tahun.

Selain itu ada pula beberapa jenis tembakau, seperti Oriental, yang belum dapat tumbuh di Indonesia namun sangat diperlukan dalam campuran produksi rokok.

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie menilai Permendag tersebut bukan lah solusi yang tepat. "Gaprindo berharap bahwa Permendag ini dapat dikaji ulang," kata Moeftie dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 5 Desember 2017.

Sementara itu, Sekretaris Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi) Suhardjo menyebutkan peraturan ini telah membonsai industri rokok nasional. Ia beralasan, beberapa jenis tembakau yang dibutuhkan industri memang tidak dapat tumbuh di Indonesia.

"Intinya, ini membuat kita semakin tidak nyaman bekerja," tutur Suhardjo.

Suhardjo juga berpendapat bahwa aturan yang mewajibkan pelaku usaha melakukan impor tembakau untuk mengikuti pelaksanaan verifikasi oleh surveyor yang mana biayanya dibebankan pada pelaku usaha.

"Ini berarti kita belum bergerak, sudah dikerjakan dulu. Jadi kan ini kita jadi tidak bisa kerja," jelas dia.

Pasal tersebut mengamanatkan adanya verifikasi atau penelusuran teknis dari setiap pelaksanaan impor tembakau oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Biaya atas pelaksanaan verifikasi kemudian dibebankan pada industri.

Tak hanya itu, aturan ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian agar dapat mengantongi izin impor dari Kemendag. Padahal, saat ini Kementan belum memiliki petunjuk teknis (juknis) terkait rekomendasi tersebut.

Peraturan yang diteken 2 November 2017 itu bertentangan dengan upaya Presiden Joko Widodo yang gencar melakukan deregulasi-debirokratisasi kebijakan demi kemudahan investasi dan berusaha.

"Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi bagi kesejahteraan petani, permendag ini justru telah menciptakan permasalahan yang baru," pungkasnya.

 


(AHL)